Bandung, Gesuri.id – Wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri memicu polemik.
Usulan tersebut langsung ditentang keras oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono.
Ono menegaskan bahwa pendidikan dasar hingga menengah merupakan hak mutlak warga negara. Oleh karena itu, pembiayaannya wajib dijamin penuh oleh pemerintah melalui alokasi anggaran, bukan justru dibebankan kembali ke pundak masyarakat.
Baca: Ini Cerita Ganjar Yang Pernah Tinggal di Kontrakan
"Kalau masih ada kekurangan fasilitas di sekolah-sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara untuk memenuhinya, bukan dengan membebankan kembali SPP kepada masyarakat," tegas Ono Surono, Kamis (16/7).
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat tersebut mengingatkan bahwa konstitusi melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah mengunci kewajiban pemerintah.
Negara diwajibkan mengalokasikan minimal 20 persen anggaran, baik dari APBN maupun APBD, khusus untuk sektor pendidikan. Terlebih, pemerintah mengemban misi menyelenggarakan program wajib belajar 12 tahun yang menjamin hak siswa di sekolah negeri untuk belajar gratis.
Ono Surono juga mengkritisi tajam usulan penerapan SPP yang rencananya menyasar masyarakat kategori desil 6 hingga desil 10 (kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah ke atas). Menurutnya, data pengelompokan tersebut sangat rawan bias dan belum sepenuhnya akurat.
Ia membeberkan fakta di lapangan bahwa masih banyak warga miskin yang justru salah terinput ke dalam kelompok desil tinggi. Akibat data eror tersebut, mereka kehilangan hak bansos hingga mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan secara sepihak.
"Artinya, belum ada jaminan bahwa masyarakat yang masuk desil 6 sampai 10 itu benar-benar mampu secara ekonomi untuk membayar SPP. Data yang ada saat ini masih menyisakan banyak persoalan," cetus Ono.
Sebagai jalan keluar, Ono mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk bergerak membenahi akar masalah secara struktural. Solusinya adalah dengan mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan (mandatory spending) sebesar 20 persen demi mencukupi segala kekurangan sarana operasional sekolah negeri.
"Anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga pemenuhan operasional sekolah dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik," urainya.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Tidak hanya fokus pada sekolah negeri, Ono juga menuntut pemerintah memberikan perhatian lebih kepada sekolah swasta melalui stimulan bantuan pembangunan ruang kelas serta fasilitas belajar pendukung lainnya.
Di akhir penyataannya, ia memastikan bahwa DPRD Jawa Barat akan memperketat fungsi pengawasan agar APBD Provinsi benar-benar dikunci untuk kebutuhan SMA, SMK, dan SLB yang menjadi domain pemerintah provinsi. Hal ini mencakup pemenuhan sarana prasarana, biaya operasional sekolah, hingga kejelasan nasib guru ASN maupun honorer.
"Fokus kita adalah memastikan seluruh kebutuhan sekolah negeri di Jawa Barat dapat dipenuhi melalui APBD. Dengan begitu, hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan berkualitas secara gratis benar-benar terwujud, bukan sekadar wacana," pungkas Ono.
