Jakarta, Gesuri.id - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly kembali menegaskan pemerintah tidak pernah mencekal terhadap pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Hal itu dikatakan Yasonna seusai Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Legislasi DPR-RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).
Baca: Henry Yoso: Jangan Biarkan Rizieq Pecah Belah Bangsa
“Tidak pernah kita (pemerintah) mencekal orang. Secara hukum warga Negara Indonesia yang mau kembali ke negaranya wajib kita terima,” tegas Yasonna.
Adapun, lanjut Yasonna, yang dimaksud dengan pencekalan adalah ketika ada warga Negara Indonesia yang dicekal alias tidak boleh keluar dari Indonesia. Pencekalan itu didasari permintaan aparat hukum atau lembaga tertentu.
“Nah, kalau untuk yang masuk ke dalam negeri, itu namanya di tangkal. Biasanya yang ditangkal itu orang asing, karena terlibat kejahatan, terorisme dan sebagainya,” papar Yasonna.
Yasonna melanjutkan, mungkin Rizieq dicekal oleh Negara tempat dia bermukim saat ini, yakni Arab Saudi. Apabila demikian yang terjadi, maka itu diluar kewenangan pemerintah Indonesia.
Baca: Tolak Film The Santri, Menantu Rizieq Berpandangan Sempit
“Kita tak ada campur tangan sama sekali soal itu,” tegas Yasonna.
Seperti diketahui, Rizieq Shihab menyebut pemerintah membuat sinetron pengasingan dirinya dalam kemasan pencekalan. Rizieq menyampaikan itu melalui video yang ditayangkan di panggung Reuni 212, di kawasan Monas, Senin (2/12).
