Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa, menyoroti pemangkasan anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang mencapai Rp19 miliar dalam APBD Banten 2025.
Saat ini, masyarakat yang menjadi penerima bantuan iuran BPJS kesehatan yang sebelumnya ditanggung Pemprov Banten, dilimpahkan kepada pemerintah daerah dengan dalih gotong renteng.
BaCa: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
"Berkaitan dengan BPJS kesehatan yang di pangkas, memang sebetulnya waktu itu saat rapat anggaran saya sempat tanyakan berkitan dengan antisipasi penonaktif beberapa penerima manfaat PBI yang berasal dari APBN. Waktu itu memang dikatakan bahwa akan sharing (berbagi, red) dengan kabupaten kota seiring dengan meningkatnya option pajak yang lebih besar kabupaten kota,” jelasnya, Kamis (16/10).
Meski dikatakan oleh Pemprov Banten bahwa pemangkasan itu tidak akan mengurangi jumlah penerima manfaat. Namun, Yeremia mengingatkan agar status Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Banten jangan sampai menurun.
“Itu disampaikan ke kami (DPRD Banten, red) dan ketika ini ada hal yang berkurang dari APBD provinsi, pertama kita mendorong bahwa jangan sampai status UHC turun. (Kalau turun, red) Ini akan berpengaruh pada kecepatan pelayanan BPJS kepada masyarakat di Provinsi Banten,” tegasnya.
"Tetapi jelas, akhir-akhir ini bahwa UHC kita di Provinsi Banten masih tetap,” tambahnya.
BaCa: Ganjar Dukung Gubernur Luthfi Hidupkan Jogo Tonggo
Dirinya menekankan, pelayanan kesehatan di Provinsi Banten harus terus ditingkatkan. Ia menegaskan, agar jangan sampai ada keluhan masyarakat yang mengeluhkan pelayanan kesehatan di Provinsi Banten.
“Yang terpenting, pelayanan kesehatan ketika ada masyarakat yang membutuhkan, masyarakat yang kurang mampu jangan sampai mereka tidak dilayani dan itu titik poin kita dan kita terus tekankan ini bahwa pelayanan khususnya di RSUD Banten, Cilograng dan Labuan ini layani masyarakat dengan baik ketika mereka tidak punya BPJS, minta SKTM dan daftarkan ke BPJS Kesehatan,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, turut mengamini adanya pemangkasan anggaran BPJS PBI senilai Rp19 miliar.
