Serang, Gesuri.id — Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, mengingatkan Pemerintah Provinsi Banten untuk memastikan kepastian jadwal pencairan dana Program Sekolah Gratis.
Keterlambatan penyaluran bantuan dinilai berpotensi mengganggu arus kas operasional sekolah, mulai dari gaji guru hingga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar (KBM).
Pernyataan tersebut disampaikan Yeremia menanggapi usulan kenaikan anggaran Program Sekolah Gratis dari Rp340 miliar pada 2026 menjadi Rp520 miliar pada alokasi 2027. Kenaikan sebesar Rp180 miliar ini difokuskan pada perluasan cakupan penerima serta pembiayaan siswa existing.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Yeremia menegaskan, besarnya anggaran tersebut harus diimbangi dengan perencanaan serta jadwal pencairan yang realistis dan terukur agar pengalaman keterlambatan dana pada masa lalu tidak kembali terulang.
“Pengalaman keterlambatan pencairan dana harus menjadi pelajaran berharga. Sekolah membutuhkan kepastian arus kas untuk membayar honor guru dan menjaga KBM tetap berjalan. Oleh karena itu, jadwal penyaluran harus realistis, terukur, dan dipantau secara terbuka,” ujar Yeremia.
Selain ketepatan waktu pencairan, Yeremia menyoroti pentingnya efektivitas anggaran terhadap dampak riil bagi siswa. Menurutnya, keberhasilan Program Sekolah Gratis tidak boleh sekadar diukur dari tingkat penyerapan anggaran atau jumlah penerima manfaat yang terdaftar.
Baca: Ganjar Pranowo Sosok Pemimpin yang Disukai Semua Kalangan
Ia mendesak pemda melakukan evaluasi berkala untuk memastikan program ini benar-benar efektif menekan angka putus sekolah di Banten.
“Ukuran keberhasilan program ini bukan sekadar seberapa banyak anggaran yang terserap atau berapa banyak siswa yang terdaftar, melainkan seberapa banyak anak yang berhasil bertahan di sekolah hingga lulus,” tegasnya.
Melalui perencanaan penyaluran yang akuntabel dan evaluasi capaian yang tepat sasaran, program prioritas ini diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di Provinsi Banten.
