Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Bareskrim Polri yang berhasil membongkar praktik tambang batu bara ilegal di kawasan strategis nasional, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur.
Namun di balik apresiasi itu, Gunhar menyebut temuan tersebut sebagai tamparan keras bagi pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), atas buruknya tata kelola sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) selama hampir satu dekade ini.
BaCa: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
Pengungkapan Bareskrim menunjukkan bahwa penambangan ilegal ini berlangsung sejak 2016 dan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 5,7 triliun, tambah Gunhar, bukan hanya dari sisi kerusakan lingkungan, tetapi juga dari hilangnya potensi penerimaan negara.
"Ini bukan angka kecil, dan bukan kasus sepele. Terlebih lagi, kegiatan ilegal ini terjadi hampir sepuluh tahun di kawasan prioritas pembangunan nasional, bernama IKN," tegasnya, Senin (21/7/2025).
Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan tambang ilegal di IKN itu patut diduga bukanlah satu-satunya. Bisa jadi, masih banyak aktivitas serupa di Kalimantan Timur yang belum tersentuh hukum.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kasus ini diduga melibatkan dokumen resmi dari perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang digunakan untuk menyamarkan asal batu bara ilegal.
“Saya mendesak dilakukan investigasi menyeluruh terhadap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak terkait, mulai dari operator tambang ilegal, penyedia transportasi, agen pelayaran, pelabuhan, perusahaan berizin yang memanipulasi dokumen pengiriman. Bahkan kemungkinan keterlibatan pejabat negara," katanya.
BaCa: Ganjar Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
Gunhar menilai, terungkapnya kasus ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk segera membenahi tata kelola sektor pertambangan, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum.
“Jika tidak ada reformasi menyeluruh, kita akan terus menyaksikan perampokan sumber daya negara oleh segelintir pihak yang bermain di balik lemahnya pengawasan,” pungkasnya.
