Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar, menegaskan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan kilang minyak di Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar bisnis, tetapi strategi memperkuat kedaulatan energi nasional.
Gunhar menyebutkan bahwa selama ini ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM menjadi beban berat bagi neraca perdagangan dan APBN. Dengan membangun kilang di dalam negeri, swasta dapat memperkuat pasokan energi khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Pembangunan kilang oleh SPBU swasta harus jadi jalan memperkuat kedaulatan energi, bukan sekadar bisnis. Hal ini dilakukan agar BBM tetap terjangkau bagi rakyat,” tegas Gunhar, Selasa (23/9/2025).
Politisi PDI Perjuangan ini juga mencontohkan praktik serupa di negara lain. Singapura, misalnya, memiliki kilang minyak yang dibangun oleh swasta sebagai bagian dari investasi energi nasional. Model seperti ini, menurutnya, bisa diadopsi di Indonesia dengan catatan regulasi dan pengawasan negara berjalan ketat serta tetap mengedepankan kepentingan rakyat.
“Investasi swasta memang penting, tetapi harus diatur agar tetap berpihak pada kepentingan nasional. Kehadiran kilang swasta diharapkan bukan hanya memperkuat pasokan dan distribusi energi, tetapi juga memastikan rakyat di seluruh pelosok, termasuk di wilayah 3T, mendapatkan akses BBM dengan harga terjangkau,” jelasnya.
Gunhar menambahkan, pembangunan kilang tak hanya soal infrastruktur fisik, melainkan juga aspek transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dengan melibatkan swasta, pemerintah dapat memperluas basis investasi dan membuka lapangan kerja baru di sektor energi.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah bersama DPR memiliki tanggung jawab untuk merancang regulasi yang jelas dan berpihak pada rakyat. Regulasi tersebut harus mencegah monopoli, memastikan distribusi merata, dan memberikan kepastian hukum bagi investor tanpa mengorbankan kepentingan publik.
“Kita ingin swasta hadir sebagai mitra strategis negara, bukan sebagai pesaing yang melemahkan posisi pemerintah,” pungkasnya.
