Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi l DPR RI, Yulius Setiarto, menyoroti pentingnya pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) dan penanganan banjir saat menghadiri kegiatan reses DPRD Kota Tangerang di wilayah Kecamatan Batuceper, Minggu (29/3/2026).
“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Kebutuhan JPO ini akan kita dorong dan koordinasikan dengan kementerian terkait di pemerintah pusat,” ujar Yulius.
Kegiatan reses kedua DPRD Kota Tangerang tersebut digelar di Kampung Timbangan, Kelurahan Batuceper, Kecamatan Batuceper. Warga memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari banjir hingga kebutuhan infrastruktur dasar.
Anggota DPRD Kota Tangerang, Teja Kusuma, mengatakan reses ini bertujuan menyerap langsung aspirasi masyarakat serta menjadi jembatan antara kebutuhan warga dengan pemerintah daerah maupun pusat.
“Kegiatan reses kedua DPRD Kota Tangerang kita laksanakan memang untuk fokus penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Batuceper,” ujar Teja.
Salah satu persoalan utama yang disorot adalah kondisi Jalan Daan Mogot dengan sistem drainase yang dinilai buruk sehingga menyebabkan kawasan permukiman di sekitarnya kerap dilanda banjir.
“Persoalan banjir di wilayah pemukiman itu harus ada solusi konkret, salah satunya melalui perbaikan sistem drainase yang terintegrasi,” katanya.
Selain banjir, aspek keselamatan pengguna jalan juga menjadi perhatian, terutama di kawasan dengan lalu lintas padat seperti Batuceper.
“Kita menginginkan adanya JPO demi keselamatan masyarakat, karena lalu lintas di kawasan ini cukup padat dan berisiko,” ujarnya.
Isu lain yang dibahas adalah rencana pembangunan underpass di kawasan Poris, khususnya pada perlintasan kereta sebidang yang dinilai rawan kecelakaan.
“Perlintasan kereta itu kewenangannya ada di PT KAI, sedangkan jalannya milik pemerintah kota. Kita ingin diselesaikan melalui skema underpass. Namun kendalanya adalah keterbatasan anggaran daerah,” kata Teja.
Ia menambahkan, dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk merealisasikan proyek tersebut.
“Kalau pemerintah pusat bisa membantu dari sisi anggaran, maka pembangunan underpass di stasiun poris dan batuceper bisa terlaksana dan persoalan kecelakaan dapat diminimalisir,” ujarnya.
Selain proyek infrastruktur besar, DPRD juga menyoroti program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dinilai masih belum optimal akibat keterbatasan anggaran daerah.
“Kita ingin pemerintah pusat juga ikut mengalokasikan bantuan untuk program Rutilahu. Dengan begitu, percepatan penuntasan kawasan kumuh dan perbaikan rumah warga bisa lebih optimal,” katanya.
Aspirasi warga turut mewarnai jalannya reses. Simon, warga RW 02 Kelurahan Batusari, mengeluhkan tidak adanya trotoar di Jalan Daan Mogot yang membahayakan pejalan kaki.
“Jalan Daan Mogot sering macet dan padat, tapi tidak ada trotoar. Kami jadi kesulitan dan berbahaya saat melintas,” kata Simon.
Keluhan lain disampaikan Lina, warga Blendung, terkait buruknya sistem drainase yang menyebabkan banjir saat hujan turun.
“Ada jalan, tapi tidak ada drainase yang memadai. Begitu hujan, langsung banjir. Gorong-gorongnya perlu dimaksimalkan,” ujarnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Teja memastikan seluruh masukan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
“Yang menjadi kewenangan pusat akan kita koordinasikan melalui DPR RI, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah kota akan kita perjuangkan di DPRD Kota Tangerang,” katanya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat segera menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat serta menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar formalitas, melainkan upaya konkret menjawab kebutuhan warga.
