Jakarta, Gesuri.id - Ketua Lembaga Pemikiran Islam Bung Karno (LPI-BK) Habib Ali Assegaf menyoroti polemik perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas Front Pembela Islam (FPI).
Habib Ali berpandangan, FPI lebih realistis untuk menjadi partai jika ingin memperjuangankan nilai-nilai yang diyakininya.
Baca: Penolakan Peringatan Asyura Dilakukan Oleh Para Pengecut!
“Praktek FPI yang selama ini menyalahi fungsi ormas dengan mengambil peran eksekusi hukum positif dalam banyak kegiatan sebelumnya, harusnya sudah jadi pembelajaran panjang bagi kelompok Ini untuk tidak main hakim sendiri,” ujar Habib Ali, yang juga tokoh PDI Perjuangan Jember ini.
Habib Ali menegaskan, FPI punya penamaan yang tak sesuai dengan perilakunya. Menurutnya, istilah ‘pembela islam’ seharusnya ada di batin setiap Muslim. Bukannya menggunakan nama itu untuk melakukan pemaksaan ideologis kepada kalangan diluar mereka.
Sehingga, Habib Ali berpendapat dengan menggunakan nama Pembela Islam, seharusnya orang-orang FPI yang menjaga diri dari ucapan kasar, apalagi ucapan yang tak pantas. Semestinya juga mereka tidak merusak warung-warung makan di bulan Ramadan.
Baca: Habib Ali Bertekad Jadikan Jember Kota Digital
“Itu sebabnya menjadikan FPI sebagai ormas berlawanan dengan logika dan keislaman Itu sendiri,” ujar Habib Ali.
Masa SKT FPI memang telah habis sejak 20 Juni 2019. Kini, FPI sedang berupaya memperpanjang SKT nya.
Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan masih belum bisa mengeluarkan SKT bagi FPI. Menurut Tito saat ini masalahnya terdapat pada AD/ART FPI yang mencantumkan Khilafah Islamiyah dan terdapat kata NKRI bersyariah.
