Semarang, Gesuri.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu untuk berani menindak tegas pasangan calon kepala daerah (Cakada) yang terbukti melanggar penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pillkada Serentak 2020.
"KPU dan Bawaslu harus berani memberikan sanksi bagi kontestan yang melanggar protokol kesehatan selama proses pilkada berlangsung," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa (22/9).
Kalau memang membahayakan dan berulang-ulang, menurut Ganjar, mungkin pembatalan pasangan calon juga menarik untuk dipertimbangkan sehingga benar-benar serius.
Baca: Gibran Angkat Topi Solidaritas Warga Solo Hadapi COVID-19
" Kan hukuman itu harus ada efek jeranya," kata Ganjar.
Menurut Ganjar, dengan adanya keputusan bahwa Pilkada Serentak 2020 tetap dilanjutkan saat pandemi COVID-19, ada pekerjaan rumah yang sangat besar yang harus diselesaikan, yakni pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan TNI/Polri harus menegakkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
"Saya ngikuti di media, katanya akan tetap dilanjutkan. Kalau opsinya itu, semuanya harus siap. Ini enggak main-main, protokol kesehatan harus disiapkan secara ketat untuk mengamankan," ujarnya.
Selain meminta penyelenggara pemilu harus berani bersikap tegas, Ganjar juga meminta semua tahapan pilkada harus divirtualkan, misalnya penentuan nomor urut, debat kandidat, dan tahapan lainnya guna mengantisipasi terjadinya kerumunan orang.
Para elite politik yang bersaing dalam kontestasi politik juga diminta memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat dengan melakukan lomba ide, gagasan secara virtual agar tidak menimbulkan kerumunan.
Segala macam kegiatan dengan pengumpulan massa, lanjut Ganjar, sudah tidak masuk akal dilakukan saat pandemi COVID-19, baik itu konser musik, hiburan, maupun pertemuan massal seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Para calon bertarung saja di media sosial masing-masing dengan kreativitas dan program yang menarik. Misalnya, ingin ketemu calon tertentu, mengobrol, maka ikuti channel ini, 'kan menarik. Tulis saja di banyak tempat dengan gambar besar, ini calonnya, ini medsosnya dan ikuti obrolan setiap hari," katanya.
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 saat pandemi COVID-19 menjadi perdebatan publik setelah sejumlah pihak meminta pelaksanaan ditunda karena dinilai membahayakan karena kondisi darurat pandemi, sedangkan pihak lain ada yang meminta pilkada tetap dilanjutkan demi melindungi hak konstitusi masyarakat.
Baca: Banteng Kalbar Komitmen Terapkan Protokol Kesehatan
Sebenarnya, lanjut Ganjar, ada banyak skenario yang dapat dipilih dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
"Kalau umpama tetap lanjut, pelaksanaannya harus ketat dan tidak boleh abai," katanya.
Ganjar melanjutkan, "Namun, jika ditunda, permasalahan itu akan selesai. Atau bisa juga selektif, di daerah zona merah tidak boleh, di zona hijau tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, tidak boleh ada pertemuan dan virtual. Kalau tidak, ya, sama saja."
