Jakarta, Gesuri.id - Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai program SMK gratis yang digagas oleh salah satu paslon harus disertai dengan upaya untuk menjamin mutu lulusan SMK sesuai kebutuhan industri. Selain itu, patut disediakan jembatan yang mampu menghubungkan antara tenaga kerja SMK dan industri.
“Jadi menurut saya bukan cuma membantu dalam sekolah di SMK dengan biaya yang digratiskan atau SPP yang digratiskan, tapi juga adalah bagaimana menjamin kualitas dari pada kurikulum atau lulusan dari SMK, dan bagaimana kemudian menjembatani dengan dunia industrinya,” tegas Mohammad Faisal di Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Sebelumnya, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meluncurkan program 'SMK Gratis Langsung Kerja untuk Keluarga Miskin'. Minimal di setiap kabupaten dan kota bakal didirikan satu SMK Gratis yang mengutamakan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin.
Faisal menambahkan jaminan mutu dan hubungan industri menjadi penting mengingat data yang menunjukkan tren peningkatan pengangguran tenaga kerja lulusa SMK.
"Paling tidak kalau dari data pengangguran beberapa tahun terakhir ada tren justru peningkatan pengangguran lulusan SMK. Ini sama juga dengan perguruan tinggi. Yang meningkat level penganggurannya itu berdasarkan level pendidikan adalah perguruan tinggi dan SMK. Yang menurun adalah diploma. Paling tidak itu yang terjadi sebelum pandemi,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa intervensi yang patut dilakukan tidak hanya sebatas pembebasan biaya sekolah, tetapi juga penyediaan lapangan kerja bagi lulusan SMK.
"Artinya masalah penyediaan lapangan kerja bagi lulusan SMK itu menjadi penting, bukan hanya intervensi pada tahap jenjang pendidikannya," pungkasnya.
Sementara itu, Ekonom INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan, semua Pasangan Calon (Paslon) memiliki program pengembangan pendidikan vokasi. Namun perlu dipikirkan bagaimana menghubungkannya dengan industri, mengisi lapangan pekerjaan.
“Saya rasa semua arahnya kesana, tinggal bagaimana pendidikan vokasi ini berhubungan dengan sektor industri yang ada. Jadi kita harapkan apa yang di-provide oleh sektor pendidikan dalam hal ini tenaga kerja yang siap untuk bekerja itu bisa langsung terserap oleh industri,” kata Andry, Selasa (2/1).
Investasi di dunia pendidikan tidak murah. Untuk itu dia mendorong industri ikut menyediakan ruang belajar bagi SDM. “Kita ingin bahwa sektor industri bisa setidaknya memiliki investasi di sektor pendidikan. Nah ini yang menurut saya tantangan bagi masing-masing paslon, bagaimana agar sektor industri ini tidak berdiri sendiri, tidak ada link and match dengan sektor pendidikan yang ada,” jelas Andry.
Selain itu, pemerintah juga didorong untuk memaksimalkan perannya sebagai ‘penengah’ untuk menghubungkan tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan atau industri. “Harus ada peran pemerintah, bagaimana pemerintah juga bisa invest di sektor pendidikan, tetapi di saat bersama, tetapi di saat bersamaan dia juga menghubungkan dengan sektor industri yang ada,” ungkap Andry.
Baik itu pemerintah pusat maupun daerah, dinas terkait, dan sektor industri, harus bersinergi memberi kesempatan seluas-luasnya bagi SDM, khususnya putra-putri daerah untuk berkarir.
“Bagaimana bekerjasama agar, pertama, memprioritaskan tenaga kerja lokal; dimana bukan sekedar diprioritaskan tetapi memiliki kualitas terbaik,sehingga industri tidak perlu kebingungan mencari tenaga kerja dari luar daerah, mereka tinggal mendapatkan itu dari daerah setempat,” kata Andry.
Untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, lewat pendidikan, vokasi dan juga standarisasi keahlian berskala regional. “Keahliannya itu perlu di standarisasi dan dikenal. Sertifikasi jangan hanya dikenal di lokal saja, kita berhadap standarisasi bisa berlaku di ASEAN,“ sebut Andry.
Adapun sektor yang akan membutuhkan pekerja terampil adalah industri manufaktur. Peluang kerjanya begitu besar, namun pekerja lokal masih sedikit.
Sebelumnya, Calon Presiden Ganjar Pranowo memiliki program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) gratis untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. "Program tersebut dampaknya sangat efektif untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia," kata Ganjar.
"Jadi, setelah kita lihat praktik yang sudah berjalan di SMKN Jateng untuk keluarga miskin dan mereka langsung bisa bekerja maka Ganjar-Mahfud berkeinginan untuk menjadikan program itu bisa kita kembangkan secara nasional," kata Ganjar.
SMK itu akan didirikan di setiap kabupaten. Sehingga bisa menghasilkan tenaga-tenaga terampil sesuai kebutuhan dunia industri.
