Ambon, Gesuri.id - Tim pemenangan pasangan calon Gubernur/Wagub Maluku nomor urut II Murad Ismail-Barnabas Orno (Baileo) menyatakan keyakinan bahwa tidak ada ruang bagi paslon lain untuk mengajukan keberatan atas perolehan suara Baileo.
"Dikatakan tidak ada ruang karena pasangan Baileo telah meraih dukungan 322.724 suara 40,54 persen sedangkan paslon Said Assagaf-Andreas Rentanubun (Santun) 249.663 suara (31,37 persen) sehingga terdapat selisih 9,18 persen dengan Santun," kata ketua tim harian pemenangan paslon Baileo, Hamdani Laturua di Ambon, Jumat, (6/7).
Baca: Hasil "Quick Count" LSI, BAILEO Unggul Telak
Sedangkan paslon independen Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath (Hebat) meraih 223.595 suara.
Total jumlah TPS di Maluku adalah 3.358 TPS, 100 persen sudah masuk datanya dan dari data tabulasi tim pemenangan Baileo, total perolehan suara sah adalah 777.686 suara dan paslon Baialo meraih 322.724 suara.
"Kami yakin kalau pun pasangan calon lain melakukan keberatan maka tidak ada lagi ruang untuk mereka," ujarnya.
Tetapi di balik itu, harapan kami untuk tiga pasangan calon ini degan data yang dirilis pada hari ini maka marilah bersama-sama bergandeng tangan saling menunjang satu sama lainnya untuk membangun Maluku seutuhnya.
Karena sangatlah aneh manakala beban pembangunan Maluku ini harus diserahkan kepada tim Baileo dan masyarakat yang memilihnya saja.
"Harapan kami agar pembangunan ke depan ini bukan saja bebannya dipikul oleh tim Baileo tetapi mari kita semua orang Maluku bersama-sama memikul beban untuk membangun daerah ini dan endingnya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur," kata Hamdani.
Dari pekan lalu, tim pemenangan paslon Baileo juga telah menyusun RPJMD kepada gubernur baru yang terpilih agar bisa disesuaikan dengan apa yang telah dibuat oleh gubernur sekarang.
Baca: Pasangan BAILEO Diyakini Bawa Harapan Baru Bagi Maluku
Tujuannya adalah agar segala sesuatu yang gubernur terpilih janjikan pada saat kampanye dapat terakomodir dalam RPJMD sehingga visi-misi berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan kepada masyarakat.
"Kalau pun terjadi perombakan birokrasi, itu bukan merupakan politik balas dendam tetapi penyegaran organisasi mengingat masih banyak putera-puteri daerah ini yang juga memiliki kemapuan serta kepintaran," tandas Hamdani.
