Jakarta, Gesuri.id – DPP PDI Perjuangan melalui Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (TKP2MI) menggelar Workshop Ketenagakerjaan bertema “Kajian Kritis: Regulasi, Layanan, dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (9/10).
Kegiatan ini merupakan langkah strategis partai dalam merespons berbagai tantangan di bidang ketenagakerjaan, baik di dalam negeri maupun penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Workshop tersebut diinisiasi oleh DPP PDI Perjuangan Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan dihadiri oleh para fungsionaris partai dari seluruh Indonesia secara hybrid.
Dalam surat undangan bernomor 150/IN/DPP/X/2025 yang ditandatangani Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Mercy Chriesty Barends, disebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan strategi advokasi dan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih komprehensif, inklusif, dan berkeadilan.
“Workshop ini diadakan untuk menjawab tantangan regulasi, layanan, dan diplomasi tenaga kerja domestik, sekaligus memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri,” tulis undangan tersebut.
Selain membahas aspek regulasi dan perlindungan, forum ini juga menjadi wadah untuk memperkuat jejaring kader partai yang aktif dalam isu-isu tenaga kerja, terutama di daerah perbatasan dan negara tujuan pekerja migran. Workshop akan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, dengan peserta diwajibkan mengenakan seragam merah khas PDI Perjuangan.
Melalui kegiatan ini, PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah rakyat pekerja dan terus memperjuangkan keadilan sosial serta perlindungan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia, sejalan dengan amanat konstitusi dan garis perjuangan partai.
Sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, partai menegaskan bahwa politik sejati harus berpihak kepada rakyat pekerja — mereka yang menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
Dalam semangat politik kesejahteraan rakyat pekerja, Megawati mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus berorientasi pada keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab, serta penghormatan terhadap martabat tenaga kerja Indonesia di manapun mereka berada.
