Jakarta, Gesuri.id - Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Ribka Tjiptaning meminta kepada pihak BPJS Kesehatan agar tidak terjadi lagi keterlambatan pembayaran kepada rumah sakit negeri ataupun swasta.
Baca: Target Jokowi: 107,2 Juta Rakyat Indonesia MenerimaBPJS
“Logikanya RS swasta ini sudah tidak mendapatkan anggaran dari APBN. Kalau dia mau exist menerima pasien-pasien BPJS, harus berterima kasih dan jangan ada lagi tertunda-tertunda lagi pembayaran. Apalagi di Rumah sakit ini ada sosialnya,” kata Ribka.
Politisi PDI-Perjuangan itu melanjutkan, persoalan keterlambatan pembayaran oleh pihak BPJS kepada RS karena pihak BPJS mengalami kerugian ataupun kekurangan anggaran.
“Seperti dikatakan Presiden Jokowi, perlu menteri ataupun pembantu-pembantunya yang memiliki terobosan yang berani mengambil risiko. Kalau yang bersangkutan tidak bisa mengambil keputusan yang baik, ya sudah mundur saja dari jabatan yang di percayakan kepadanya,” kritik Ribka.
Ribka menambahkan, tidak perlu ada alasan lagi, dan negara tidak boleh memikirkan untung atau rugi. Ia mengisahkan, Bung Karno saja dulu untuk kemerdekaan republik ini tidak pernah memikirkan bagaimana membayar tentara. Yang terpenting proklamasi dan merdeka dulu. Menurutnya, tidak usah ragu-ragu. Ini amanat rakyat dan harus dilakukan.
Baca: Berita kumpulan bpjs hari ini
“Jadi Dirut BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan sudah diamanatkan, apapun harus dilakukan dengan baik, tanpa menimbulkan persoalan yang berkepanjangan. Dan jika tidak mampu, lebih baik mengundurkan diri dari jabatan yang diembannya,” tandas politisi dapil Jawa Barat itu.
