Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Imam Suroso mengatakan, defisitnya Badan Penjaminan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disebabkan banyaknya jumlah penduduk Indonesia.
Namun menurut dia, hal itu bukan jadi alasan utama, mengingat Program ini memang sepenuhnya untuk mendukung jaminan kesehatan masyarakat.
"Rakyat kita banyak, 260 juta lebih penduduknya. Yang digratiskan Pemerintah Jokowi itu sudah 92 juta orang yang bebas iuran. Ternyata penduduk kita 260 juta, penyakitnya macam-macam, dan akhirnya membengkak anggaran BPJS," ungkap Imam saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/12).
Padahal, lanjut Imam, pemerintah sudah ada anggaran rutin untuk BPJS sebesar Rp 19 Triliun.
"Terus ditambah lain-lain. Kemarin kita undang BPJS, Menteri Kesehatan, dan Menteri Keuangan bagaimana menyikapi defisit BPJS. Terus saya usul, intinya, Bu Menteri pokoknya saya tidak mau tahu, kami dari Komisi IX akan dukung Pemerintah untuk carikan duit, nyisir duit dari cukai rokok agar bisa dialokasikan untuk menyuntik anggaran BPJS," tambah Imam.
Menurut Wakil Rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Pati, Rembang, Blora, Grobogan itu, Komisi IX DPR akan mengundang kembali pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah jebolnya anggaran BPJS.
"Kan sudah 4,9 Triliun cair. Mereka (para Menteri) matur Pak Jokowi saja setelah rapat itu. Pak Jokowi bilang, yaudah untuk rakyat, ya udah cairkan 4,8 Triliun tambahannya. Terus mau dicairkan Rp 5,6 Triliun lagi. Kalau menurut saya Pak Jokowi sudah hebat lho. Karena apa? Mau mendengar rakyat. Kenapa ngutang banyak? Karena masyarakatnya luar biasa banyak. Dan penyakitnya, operasinya ada yang 100 juta, 200 juta, 300 juta, macam-macam," masih kata Imam.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah menyuntik dana tambahan Rp 4,9 triliun untuk menalangi tunggakan BPJS. Dana yang dicairkan September 2018 lalu itu sudah dibayarkan kepada rumah sakit yang ditunggak, hanya saja belum melunasi semua tunggakan.
Masyarakat meminta pelayanan BPJS lebih fokus dan serius. Hal itu, kata Imam, telah diperjuangkan Pemerintahan Jokowi-JK.
"Termasuk anggarannya yang kurang akan diperjuangkan. Saat ini masih proses di Kemenkeu sebab BPJS masih ada hutang Rp 9 triliun dari seluruh pengguna di Indonesia," imbuhnya.
Imam menambahkan, ia juga memperjuangkan supaya BPJS tidak membatasi operasi katarak dan ibu melahirkan. Dirinya menyatakan dengan tegas tidak menyetujui pembatasan itu. Negara harus menanggung biaya seluruh kesehatan rakyat.
“Saya sudah merapatkan di pusat supaya tidak ada pembatasan. Ini demi kepentingan rakyat,” ucapnya.
Diketahui, Hingga April 2018, BPJS telah mendata jumlah peserta JKN-KIS sebanyak 196,4 jiwa. Dari angka tersebut sudah sebanyak 92,2 juta jiwa terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK).
Dari angka tersebut, target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengenai pendaftaran jaminan kesehatan BPJS harus memastikan 107,2 juta penduduk menjadi peserta Penerima Bantuan luran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia Sehat (JKN-KIS).
