Pontianak, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan kunker Komisi V DPR ke Kalimantan Barat bukanlah kegiatan seremonial belaka, melainkan untuk menginventarisasi kendala yang menghambat laju percepatan pembangunan di Kalbar.
Baca: Andreas Hugo Apresiasi Untuk 3 Kemenangan Besar Timnas U-19
"Kunker kita bukan sekadar kegiatan seremonial. Kita ke sini pakai uang rakyat bapak ibu sekalian. Makanya, saya berharap kedatangan kita hari ini membawa manfaat untuk Kalimantan Barat, khususnya dalam hal percepatan pembangunan," ujar Lasarus saat memimpin rapat dengan Gubernur Kalimantan Barat dan mitra kerja Komisi V DPR RI di Kantor Gubernur Kalbar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/7).
Lasarus mengatakan, beberapa persoalan dibahas dalam rapat yang dihadiri Gubernur Kalbar Sutarmidji tersebut. Sejumlah masalah yang dibahas antara lain soal jalan-jalan poros, air bersih di Kota Pontianak, Bandara Singkawang, desa mandiri, dan rencana jalan tol Pontianak-Singkawang.
"Kami tadi membahas banyak hal terkait dengan apa yang disampaikan pemerintah daerah terutama jalan-jalan poros lintas utara, termasuk lintas tengah yang dari Melawi menuju ke Kalteng. Tadi juga disampaikan mengenai persoalan air bersih di Kota Pontianak. Lalu, Bandara Singkawang, desa mandiri yang terus bertambah, dan sempat juga disinggung sedikit tadi tentang jalan tol Pontianak-Singkawang," tuturnya.
Baca: Kapolda Papua Barat Harus Tindak Tambang Ilegal & Alkohol
Selain beberapa masalah tersebut, lanjut Lasarus, Komisi V DPR bersama mitra kerja dan Gubernur Kalbar turut membahas mengenai progres Pelabuhan Internasional Kijing. Terkait pelabuhan yang terletak di Kabupaten Mempawah ini, Lasarus menginginkan agar Pelindo, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait mampu bekerja sama untuk memaksimalkan peran pelabuhan tersebut sebagai pintu ekspor kelapa sawit.
"Suplai air untuk Pelabuhan Kijing serta pemanfaatannya untuk ekspor kelapa sawit yang sekarang belum dimaksimalkan juga kami bahas. Kami minta supaya Pelabuhan Kijing nanti dimaksimalkan untuk ekspor kelapa sawit sehingga Kalbar sebagai daerah penghasil terbesar kedua di Indonesia bisa merasakan manfaat dari keberadaan pelabuhan ini," tutup Ketua Komisi V DPR RI yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar tersebut.
