Jakarta, Gesuri.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Industri, Perdagangan, BUMN dan Investasi sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menegaskan, proses pembangunan yang bersumber dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kerap kali berjalan lambat. Untuk itu, diperlukan jalur khusus agar kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera ditangani.
Dalam kegiatan Focus Goup Discussion (FGD) dan Serap Aspirasi bersama pengusaha wanita yang tergabung dalam Perhimpunan Tionghoa Kalbar Indonesia (PTKI) dan masyarakat di Dapil Jakarta Barat dan Jakarta Utara, Darmadi mengatakan bahwa banyak usulan masyarakat tidak tertampung karena keterbatasan anggaran.
“Kadang Musrenbang itu jalannya lama. Banyak yang sudah diusulkan dari bawah, tapi tidak semua bisa ditampung karena dana terbatas. Untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak, kita bisa bantu lewat jalur lain,” ujarnya di Ruang Rapat Fraksi PDI Perjuangan Lantai 7 Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Jumat (31/10).
Menurut Darmadi, pendekatan langsung dari masyarakat ke wakil rakyat juga penting, terutama ketika menyangkut kebutuhan urgen yang tidak bisa menunggu proses panjang birokrasi.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti soal pengangguran yang masih tinggi. Ia menegaskan, pemerintah wajib memenuhi janji politiknya untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Itu janji mereka, dan kami akan tagih terus. DPR tidak punya anggaran, kami hanya mengawasi. Yang punya uang dan kewenangan itu pemerintah,” katanya.
Selain itu, Darmadi juga menegaskan komitmennya membantu pelaku usaha kecil dengan memberikan gerobak UMKM yang ia danai secara pribadi. “Nanti kita akan distribusikan lagi gerobak-gerobak UMKM, dengan sepengetahuan RT/RW,” pungkasnya.
