Jember, Gesuri.id – Anggota DPRD Jember Fraksi PDI Perjuangan Indi Naidha Wulandari mengungkapkan, sejumlah program pembangunan dan aspirasi masyarakat terancam tidak dapat direalisasikan pada 2026 akibat pemangkasan anggaran daerah menyusul Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Hal itu ia ungkapkan dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di halaman rumah Sugito, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Senin (1/12). Dalam pertemuan itu, Indi menegaskan bahwa reses merupakan ruang penting bagi anggota dewan untuk menyampaikan kinerja serta menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Banyak program yang sudah direncanakan di 2026 tidak dapat dilaksanakan karena APBD dipangkas pemerintah pusat. Banyak pokok pikiran anggota DPRD yang akhirnya tidak bisa terealisasi,” ujar Indi.
Ia menjelaskan bahwa pokir untuk Kecamatan Gumukmas sudah dianggarkan, tetapi sejumlah usulan masyarakat di kecamatan lain seperti Jombang baru dapat diusulkan pada 2027. Menurutnya, hal ini harus dipahami bersama agar proses perencanaan pembangunan tetap berjalan realistis.
Dalam pemaparan materinya, Indi juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memperpanjang masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah hasil Pemilu 2024 hingga 2031. Ia menilai perubahan ini akan berdampak pada dinamika politik nasional serta ritme perencanaan di daerah.
Selain itu, Indi mengingatkan warga terkait layanan publik, termasuk mekanisme rujukan BPJS Kesehatan yang harus melalui puskesmas. Ia menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan terkait klaim BPJS harus segera dilaporkan, terlebih setelah temuan adanya indikasi kecurangan klaim di sejumlah rumah sakit di Jember sejak 2019.
“Silakan disampaikan jika ada masalah layanan publik. Bila ada penyalahgunaan klaim BPJS, segera laporkan kepada kami,” katanya.
Kegiatan reses ini juga diisi tanya jawab masyarakat yang menyoroti permasalahan irigasi, beasiswa pendidikan, serta akurasi pendataan bantuan sosial. Indi merespons dengan menyatakan bahwa perbaikan pendataan menjadi perhatian nasional dan harus dikawal agar tepat sasaran.
