Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan penguatan aspek teknokrasi di tubuh Kantor Staf Presiden (KSP) diperlukan untuk mengawal program-program prioritas pemerintah.
Andreas, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa, mengemukakan penempatan sumber daya manusia dengan kapasitas teknokratis yang memadai menjadi kunci keberhasilan kebijakan presiden.
"Soal teknokrasi, ini sebenarnya dari awal, saya kira Pak Kepala bicara saja dengan Pak Presiden. Kalau kita problemnya teknokrasi, cari orang-orang teknokrat yang mampu untuk melaksanakan program-program itu," ucapnya.
Baca: Ganjar Pranowo Pimpin Demo Hari Antikorupsi
Pernyataan itu disampaikan Andreas dalam rapat dengar pendapat Komisi XIII DPR RI bersama Kepala KSP Muhammad Qodari di ruang rapat Komisi XIII DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4).
Rapat tersebut beragendakan optimalisasi peran KSP dalam koordinasi dan percepatan program prioritas pemerintah.
Andreas mengingatkan agar pelaksanaan kebijakan strategis tidak diisi pihak yang tidak memiliki kompetensi teknis memadai karena hal itu berpotensi menghambat implementasi program di lapangan.
"Program-program kebijakan presiden ini jangan sampai orang yang tidak mempunyai kemampuan teknokrasi kemudian ditempatkan di kebijakan-kebijakan yang membutuhkan kemampuan teknokrasi yang tinggi," ucapnya.
Ia mencontohkan isu pengembangan energi panas bumi atau geotermal di wilayah Nusa Tenggara Timur yang memunculkan perdebatan.
"Misalnya, di dapil saya, satu isu yang sedang sangat kuat di NTT, Flores khususnya, itu soal geotermal. Banyak orang yang bicara soal geotermal ini tidak mengerti barang itu bagaimana. Jadi, akhirnya asal tolak, ada yang asal tolak, saling pro-kontra yang tidak produktif," tuturnya.
Baca: Rekam Jejak Ganjar Pranowo Telah Teruji
Menurut dia, minimnya pemahaman teknis di ruang publik dapat memicu polemik yang tidak konstruktif. Padahal, program tersebut berpotensi menjadi kebijakan strategis bagi pembangunan energi nasional.
"Ini menurut saya suatu hal yang seharusnya penting menjadi kebijakan karena bukan teknokrat yang bicara di situ," ucapnya.
Untuk itu, Andreas mendorong KSP sebagai "mata dan telinga presiden" agar dapat berperan lebih aktif dalam menjembatani persoalan tersebut, sekaligus memastikan komunikasi kebijakan berbasis data dan keahlian teknis.
"KSP bisa menjadi penyambung, penghubung untuk mengatasi bottleneck (hambatan) seperti yang tadi disampaikan sehingga program pemerintah dapat berjalan optimal dan tepat sasaran," katanya.
