Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengusulkan agar seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) guna menghidupkan aktivitas di wilayah tersebut.
Menurutnya, kehadiran BUMN di IKN dapat menjadi langkah strategis untuk menghindari kesan bahwa pembangunan ibu kota baru mangkrak.
"Misalnya aktivitas di sana tidak boleh kosong, harus ada. Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di IKN. Bisa menjadi prioritas," kata Aria, dikutip Selasa (22/7/2025).
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyarankan agar BUMN menjual gedung-gedung miliknya di Jakarta untuk mendanai pembangunan kantor baru di IKN. Langkah ini dinilai lebih efisien dan berkelanjutan dalam mendukung transisi pusat pemerintahan.
"Dan dia bisa menjual gedung-gedung di Jakarta ini untuk membangun gedung-gedung BUMN di wilayah IKN. Yang menurut saya ini lebih bisa berjalan, bertahap, juga terukur dan sudah saatnya kayak di China kita punya wilayah yang gedungnya khusus berisi gedung-gedung BUMN," ucapnya.
Ia mengaku khawatir adanya dorongan dari sebagian kalangan elite untuk menunda atau bahkan menghentikan pembangunan IKN hanya karena kepentingan politik jangka pendek. Menurutnya, proyek ini sudah menjadi keputusan bersama melalui undang-undang dan harus dijalankan secara konsisten.
"Hanya sekedar ingin menjadikan IKN sebagai sesuatu hal yang dianggap sesuatu yang tidak strategis, tidak lumrah atau hal yang buruk terus dijadikan sebagai pergunjingan. Karena kita telah menyepakati itu dalam bentuk undang-undang yang kita ini sebagai anggota DPR harus melaksanakannya," tuturnya.
Aria menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan nasional agar anggaran besar yang sudah digelontorkan untuk IKN tidak sia-sia. Ia juga menyoroti pentingnya kepastian kebijakan agar IKN bisa benar-benar menjadi pusat pemerintahan yang baru.
"Saya pikir terkait dengan keperbaikan pemerintah tentu akan diukur sejauh mana keseimbangan wilayah, kepastian kebijakan serta keberlanjutan visi pembangunan nasional ini tetap harus konsisten dan berpihak kepada cita-cita masyarakat sebelumnya untuk cita-cita masyarakat pemerintah sebelumnya yang harus sustain yang jangan anggaran yang begitu besar itu kemudian mangkrak dan tidak ada gunanya," pungkasnya.
