Surabaya, Gesuri.id – Komisi C DPRD Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mempercepat pembangunan pintu air di muara Kali Jagir. Proyek ini dinilai sebagai solusi jangka panjang yang mendesak untuk mengatasi banjir rob akibat tingginya curah hujan yang bersamaan dengan pasang air laut.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan bahwa keberadaan pintu air tersebut sangat krusial untuk mengendalikan luapan air laut ke permukiman warga.
“Selama ini, air dari laut masuk lewat muara tersebut. Kasus banjir dua hari lalu menjadi bukti sulitnya penanganan karena tingginya curah hujan berbarengan dengan pasang air laut. Solusinya, kita butuh pintu air di muara Kali Jagir,” ujar Eri, Jumat (17/7/2026).
Pembangunan pintu air ini diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp100 miliar hingga Rp200 miliar jika menggunakan metode Corrugated Steel Sheet Pile (CSSP). Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan, DPRD bersama Pemkot Surabaya berencana melobi pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan pembiayaan.
Baca:: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
“Kami berharap APBN ikut mendukung. Sebab, wilayah sungai tersebut sebenarnya berada di bawah pengelolaan dan kewenangan pemerintah pusat melalui BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas,” kata politisi muda PDI Perjuangan tersebut.
Sembari menunggu realisasi proyek raksasa tersebut, Pemkot Surabaya bergerak cepat dengan melakukan langkah mitigasi jangka pendek.
Normalisasi dan pengerukan Kali Jagir hingga ke kawasan muara telah dimulai sejak Kamis, 16 Juli 2026, dan ditargetkan rampung dalam satu bulan.
Komisi C menegaskan akan mengawal ketat proyek ini.
“Kami akan turun langsung mengecek ke lapangan untuk memastikan progres normalisasi berjalan optimal,” imbuh Eri.
Selain pengerukan, Eri juga menyoroti pentingnya peremajaan alat berat milik Pemkot Surabaya. Menurutnya, mayoritas alat berat yang digunakan saat ini sudah berusia lebih dari sepuluh tahun (satu dekade), sehingga kapasitas kerjanya menurun. Peremajaan ini akan diusulkan masuk dalam penganggaran tahun depan.
Dalam rapat pendalaman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Komisi C turut mengevaluasi realisasi APBD 2025 di sektor pekerjaan umum. Dari total alokasi anggaran sekitar Rp1,7 triliun, realisasi belanja tercatat mencapai Rp1,56 triliun atau sekitar 88 persen.
Baca:: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Eri mengungkapkan, serapan yang tidak mencapai 100 persen ini disebabkan oleh tindakan tegas pemkot yang memutus kontrak sejumlah rekanan kerja yang wanprestasi.
“Ada beberapa proyek yang terpaksa diputus kontraknya karena pihak kontraktor tidak memenuhi standar pelaksanaan. Langkah tegas ini penting agar kualitas infrastruktur di Surabaya tetap terjaga,” jelasnya.
Di akhir keterangannya, Eri menekankan bahwa penanganan banjir Surabaya harus dilakukan secara menyeluruh (integrated). Tidak hanya bertumpu pada pintu air muara, tetapi juga peremajaan alat berat, optimalisasi rumah pompa, serta penuntasan proyek Rumah Pompa Petani Nginden yang ditargetkan rampung akhir tahun ini.
“Target ke depannya jelas: mempercepat waktu surut air, memperkecil luas genangan, serta meminimalkan durasi banjir di titik-titik rawan Kota Surabaya,” pungkas Eri.
