Semarang, Gesuri.id - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi berhasil membuktikan konsistensinya untuk menjadikan Kota Semarang sebagai salah satu kota terbaik di Indonesia dalam hal melakukan pembangunan kesejahteraan masyarakatnya.
Hal tersebut sesuai dengan data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang pada tahun 2017 adalah berada pada angka 82,01.
Baca: Hendi Inginkan MPLS Tak Ada Kekerasan
Menurut Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, pencapaian tersebut merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh Pemerntah Kota (Pemkot) Semarang.
"Ada tiga fokus Pemerintah Kota Semarang saat ini, yaitu peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan layanan kesehatan," katanya saat membuka kegiatan Bimbingan teknis bagi tenaga kesehatan Kota Semarang di Aston Hotel Semarang, Kamis (19/7).
Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan dari tiga fokus tersebut, sektor kesehatan menjadi dasar pijakan pertama yang harus dibangun.
"Bagaimana mau bicara tentang pendidikan dan ekonomi kalau masyarakatnya tidak sehat. Kalau sakit pasti tidak bisa sekolah atau kerja. Maka, adanya layanan berobat gratis, ambulans gratis, konsultasi dokter gratis, dan seterusnya adalah menjadi dasar pembangunan Kota Semarang," ucapnya.
Lebih lanjut ia menuturkan, jika konsep pembangunan Kota Semarang saat ini adalah Bergerak Bersama yang bertumpu pada partisipasi masyarakat. Sehingga tidak dapat dipungkiri dengan konsep pembangunan Kota Semarang saat ini maka membutuhkan banyak tenaga.
"Sehingga kalau masyarakatnya tidak sehat, Kota Semarang akan kehilangan energi dalam pembangunan", pungkasnya.
Baca: Semarang Siap Gelar MotoGP, Ini Penjelasan Hendi
Kegiatan bimbingan teknis bagi tenaga kesehatan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Semarang hari itu sendiri fokus pada peningkat pelayanan pada anak dan perempuan korban kekerasan.
Hendi mengatakan, pentingnya perhatian khusus pada anak dan perempuan korban kekerasan mengingat mereka adalah pihak yang rentan terhadap diskriminasi dalam mengakses layanan publik.
