Jakarta, Gesuri.id — Di tengah ancaman berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada 2027 serta penurunan alokasi yang kini tersisa 1 persen dari DAU Nasional, Aceh diserukan untuk segera mengubah orientasi pembangunan dari sektor ekonomi ekstraktif (migas dan tambang) menuju sektor Ekonomi Biru (Blue Economy).
Sektor kelautan dinilai sebagai potensi terbesar yang selama ini terabaikan, padahal Provinsi Aceh memiliki garis pantai sepanjang 2.666 kilometer dan wilayah perairan mencapai 138.000 kilometer persegi.
Ketua DPP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Masady Manggeng, menyoroti ketimpangan antara potensi kelautan Aceh yang mencapai lebih dari 270 ribu ton per tahun dengan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh yang masih tertahan di angka 5 hingga 7 persen.
"Arah pembangunan daerah masih sering terjebak pada narasi lama: ekonomi ekstraktif yang sibuk mengeruk perut bumi. Padahal modal dasar kita untuk berjaya di laut jauh melebihi apa yang ada di darat," ujar Masady.
Baca: Ini 3 Faktor yang Membuat Ganjar Pranowo Menjadi Capres Terkuat!
Masady mengungkapkan bahwa ketiadaan nilai tambah dan rantai pasok yang berkeadilan membuat kawasan pesisir Aceh justru menjadi salah satu kantung kemiskinan terbesar di daerah tersebut. Ia menyoroti peran Badan Usaha Milik Aceh, seperti PT Pembangunan Aceh (PEMA), yang dinilai lebih dominan berburu proyek migas dan komoditas darat daripada membangun infrastruktur kelautan.
Menurutnya, BUMD seharusnya hadir menjadi motor penggerak industri pengolahan hasil laut, penyedia fasilitas rantai dingin (cold chain), dan penata logistik maritim yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan.
Indonesia saat ini mendapatkan insentif tarif 0 persen (Most-Favored-Nation) untuk ekspor produk rumput laut dan agar-agar ke Amerika Serikat berdasarkan Notice of Actions dari United States Trade Representative (USTR). Bebas tarif tambahan Section 301 ini memberikan daya saing tinggi dibanding negara seperti Tiongkok, Filipina, atau Vietnam yang dikenakan tarif tambahan 10–12,5 persen.
Namun, potensi besar perairan kepulauan Aceh—seperti Kepulauan Banyak, Simeulue, Kepulauan Aceh, dan Weh—yang sangat ideal untuk budi daya laut (mariculture) belum dimaksimalkan untuk industrialisasi ekspor.
Di sisi lain, potensi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Sabang di bawah BPKS belum berjalan optimal sebagai hub industri pengolahan dan transshipment.
Masady mencatat tiga hambatan utama di Sabang:
1. Tumpang-tindih Regulasi: Ego sektoral dan masalah kelembagaan antara BPKS dengan pemerintah daerah.
2. Keterbatasan Infrastruktur: Pasokan listrik industri serta fasilitas cold chain skala besar masih amat terbatas.
3. Kawasan Industri Terintegrasi: Belum tersedianya lahan siap pakai (ready-to-use industrial park) yang terhubung langsung ke dermaga ekspor.
Selain potensi perikanan, Aceh memiliki modal ekologi berupa 17.000 hektar ekosistem mangrove yang berpotensi sebagai aset Karbon Biru (Blue Carbon), serta modal sosiokultural melalui lembaga adat Panglima Laot. Aceh juga diperkuat oleh keberadaan ribuan lulusan ilmu kelautan dari berbagai perguruan tinggi daerah setiap tahunnya.
Baca: Ini Lima Gaya Kepimpinan Ganjar Pranowo Yang Tidak Tertandingi
Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh diimbau untuk tidak hanya berfokus pada budi daya air tawar, melainkan berani melompat ke riset bioteknologi dan farmakologi kelautan bekerja sama dengan akademisi lokal.
Empat langkah konkret yang didorong untuk eksekusi percepatan ekonomi biru Aceh meliputi:
- Penataan tata kelola dan aktivasi kawasan industri bebas bea FTZ Sabang.
- Pengembangan budi daya laut bernilai tinggi di wilayah kepulauan terluar.
- Keterlibatan SDM kampus daerah dalam riset bioteknologi dan pemetaan Blue Carbon.
- Pembangunan pusat pengolahan hasil laut dan fasilitas rantai dingin terintegrasi di titik pendaratan ikan.
