Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomi Mano (BTM), menegaskan sikap politik tegas PDI Perjuangan Papua yang memilih berada di luar pemerintahan Gubernur Papua Matius Fakhiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen selama lima tahun ke depan.
BTM menilai, berada di luar kekuasaan jauh lebih terhormat dibanding harus menghianati suara rakyat Papua yang telah mempercayainya.
Ia menegaskan, keputusan PDI Perjuangan Papua mengambil posisi di luar pemerintahan bukan sikap emosional, melainkan pilihan prinsipil untuk menjaga integritas politik serta menjalankan fungsi kontrol secara objektif.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
“Dalam kontestasi politik, rakyat Papua berharap saya menjadi gubernur. Namun proses politik tidak berjalan sesuai dengan kehendak dan harapan rakyat. Karena itu, PDIP Papua memilih berada di luar pemerintahan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap suara rakyat Papua,” tegas BTM.
BTM menekankan, dirinya tidak akan pernah mengemis jabatan dalam pemerintahan yang baru. Menurutnya, meminta-minta posisi kekuasaan justru akan mencederai kepercayaan rakyat yang selama ini mendukungnya dengan tulus.
“Kalau saya mengemis jabatan, itu sama saja dengan menghianati suara rakyat Papua. Integritas adalah harga mati. Saya lebih memilih berada di luar pemerintahan daripada harus menggadaikan kehormatan dan marwah dukungan rakyat,” ujarnya dengan nada tegas.
Meski mengambil posisi di luar pemerintahan, BTM menegaskan PDI Perjuangan Papua tidak bersikap oposisi destruktif.
Baca: Ganjar Ingatkan Anak Muda Harus Jadi Subjek Perubahan
Ia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Papua mampu merealisasikan seluruh janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat, tanpa harus mengadopsi visi dan misinya.
“Rakyat Papua menunggu kerja nyata, bukan sekadar narasi politik. Jangan sampai visi dan misi hanya menjadi kiasan tanpa realisasi. Janji politik harus ditepati demi kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
BTM juga menegaskan bahwa sikap politik PDI Perjuangan Papua bukan keputusan personal semata. Sejumlah elemen masyarakat, termasuk gereja-gereja di Papua, siap mengambil peran sebagai penyeimbang dan pengawas jalannya pemerintahan.
