Bandung, Gesuri.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) memastikan akan mengawal dan mengawasi penuh proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahap dua yang digelar pada 30 Juni hingga 6 Juli 2026.
Langkah ini diambil guna mengantisipasi terulangnya kekacauan yang terjadi pada tahap pertama.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, mengungkapkan bahwa proses SPMB tahap pertama diwarnai berbagai persoalan yang memicu keresahan masyarakat. Mulai dari gangguan sistem pendaftaran, perubahan nilai peserta yang tidak transparan, polemik jalur zonasi, hingga minimnya sosialisasi kebijakan baru seperti Program Sekolah Maung (Manusia Unggul).
Baca: Ganjar Tegaskan Sikap PDI Perjuangan di Luar Pemerintahan
"Kondisi tersebut bahkan mendorong Gubernur Jawa Barat untuk turun tangan secara langsung. Karena itu, kami meminta Disdik Jabar memastikan SPMB tahap dua untuk Jalur Domisili dan Afirmasi ini berjalan transparan, adil, akuntabel, dan memberikan kepastian kepada masyarakat," ujar Ineu kepada media, Selasa (30/6/2026).
Fraksi PDI Perjuangan Jabar memberikan sejumlah catatan kritis yang harus segera dievaluasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, di antaranya:
- Minimnya Sosialisasi: Disdik Jabar dinilai kurang komunikatif dalam menyampaikan informasi mekanisne SPMB dan proses Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB). Akibatnya, banyak orang tua murid yang kebingungan dan memicu kegaduhan.
- Polemik Sekolah Maung: Program Sekolah Manusia Unggul (Maung) dinilai belum disosialisasikan secara utuh.
"Dasar penetapan kriterianya tidak jelas, sehingga memicu persepsi diskriminatif terhadap sekolah negeri lain dan dianggap menghidupkan kembali konsep sekolah unggulan yang sebetulnya sudah dihapus," jelas Ineu.
- Aplikasi eror dan Manipulasi Data: Sistem aplikasi kerap mengalami gangguan teknis, seperti kesulitan verifikasi akun, hilangnya data peserta, hingga perubahan peringkat seleksi akibat formula nilai yang tidak sesuai ketentuan.
- Zonasi yang Karut-Marut: Ditemukan kasus calon peserta didik yang rumahnya sangat dekat dengan sekolah justru tidak diterima, sementara peserta yang jaraknya lebih jauh malah lolos seleksi.
Ineu menegaskan, ke depan harus ada kajian matang, perencanaan, evaluasi tahunan, serta kesiapan anggaran pendukung yang memadai untuk sistem PCMB dan SPMB. Termasuk, kejelasan dasar penentuan kuota tambahan daya tampung di setiap sekolah negeri.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Terkait rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mengalokasikan sekitar 780 ribu siswa yang tidak lolos sekolah negeri ke Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK), Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungannya. Namun, Ineu memberikan catatan tegas agar pelaksanaannya tepat sasaran.
"Fraksi PDI Perjuangan pada dasarnya mendukung program ini, sepanjang dalam penerapan di lapangan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat miskin dan tepat sasaran," tegasnya.
Menutup keterangannya, Ineu mendorong Pemprov Jabar untuk bekerja maksimal dalam melayani hak-hak pendidikan masyarakat pada SPMB tahap dua ini.
"Kami akan terus mengawal pelaksanaan SPMB 2026 dan seluruh kebijakan pendidikan di Jabar demi menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi," pungkasnya.
