Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menyoroti ancaman kebangkrutan finansial yang mengintai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), dengan menilai bahwa beban utang yang ditanggung PT KAI semakin membahayakan stabilitas keuangan BUMN tersebut.
"Jika tidak segera ditangani, ini akan menenggelamkan unit anak perusahaan lain yang seharusnya menghasilkan laba, akibat bunga utang yang tinggi," kata Darmadi, dikutip pada Senin (3/11/2025).
Darmadi menjelaskan bahwa hanya dalam enam bulan, PT KAI harus menanggung beban biaya sebesar Rp 1,2 triliun, dengan utang KCIC yang awalnya Rp 950 miliar melonjak menjadi lebih dari Rp 4 triliun pada 2024, dan diperkirakan bertambah menjadi Rp 6 triliun pada 2026. Ia mendesak adanya roadmap yang jelas untuk restrukturisasi utang proyek ambisius tersebut.
Sementara itu, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, dalam rapat dengan Komisi VI DPR pada Agustus 2025, mengakui ancaman laten dari proyek Whoosh terhadap neraca perusahaan.
"Kami sedang mendalami isu KCIC, dan ini benar-benar seperti bom waktu," ucap Bobby, yang turut berjanji akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mencari solusi.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terbebani oleh kontroversi utang ini.
"Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak melibatkan utang pemerintah sama sekali," ungkap Suminto di Bogor, Jawa Barat, pada 10 Oktober 2025. Ia menambahkan bahwa proyek ini murni berbasis skema bisnis-ke-bisnis.
Namun, laporan keuangan terbaru menunjukkan bahwa PT KAI melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sebagai pemegang saham Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), mencatat kerugian hingga Rp 4,19 triliun pada 2024 dan Rp 1,62 triliun pada semester pertama 2025.
Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menyebutkan bahwa beberapa opsi sedang dipertimbangkan untuk menyelamatkan proyek ini. "Kami sedang mempertimbangkan beberapa pilihan, tetapi tujuannya adalah memastikan KCIC beroperasi lancar untuk kepentingan masyarakat, sambil meningkatkan kualitas layanan kereta api Indonesia secara keseluruhan," ujar Dony.
Ia mengungkapkan bahwa opsi seperti penambahan modal ekuitas, penyerahan infrastruktur ke pemerintah, atau klasifikasi aset KCIC sebagai milik negara tengah dikaji. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban PT KAI dan menjaga keberlangsungan Whoosh tanpa mengorbankan stabilitas keuangan BUMN.
