Jakarta, Gesuri.id - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDI Perjuangan di Komisi I DPR RI, Dede Indra Permana Soediro mengapresiasi inisiatif Badan Intelijen Negara (BIN) membantu penanganan COVID-19.
Menurutnya, BIN wajib membantu pemerintah dan siap mendukung seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatasi pandemi COVID-19.
Dede menjabarkan pandangannya mengenai peran BIN tersebut. Dia memahami permasalahan akurasi hasil tes Polymerase Chain Reaction (PCR) oleh BIN.
Baca: Sri Rahayu Pastikan Anggaran Penanganan COVID-19 Cukup
Dede mengungkapkan, laboratorium BIN dalam melakukan proses uji spesimen menggunakan dua jenis mesin real time PCR. Pertama, jenis Qiagen dari Jerman. Kedua, Thermo Scientific PCR dari Amerika Serikat (AS).
Terkait akurasi hasil tes, jelas Dede, keduanya memiliki sertifikat Laboratorium Biosafety Level 2 (BSL-2) yang telah didesain mengikuti standar protokol laboratorium. Selain itu proses sertifikasi telah dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Internasional, World Bio Haztec (Singapura), dan melakukan kerja sama dengan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman untuk standar hasil tes.
“Dengan begitu, layak digunakan untuk analisis Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)," ujar Dede, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (28/9).
Anggota Komisi I DPR RI itu menuturkan, BIN juga menerapkan ambang batas standar hasil tes PCR yang lebih tinggi dibandingkan institusi/lembaga lain. Tercermin dari nilai Ct qPCR ambang batas bawah 35. Tapi untuk mencegah orang tanpa gejalan (OTG) lolos screening, BIN menaikkan menjadi 40. BIN pun melakukan uji validitas melalui triangulasi tiga jenis gen yaitu RNP/IC, N dan ORF1ab.
Dia mengatakan, Dewan Analis Strategis Medical Intelligence BIN termasuk jaringan intelijen di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), telah menjelaskan fenomena hasil tes swab positif menjadi negatif bukan hal yang baru. Hal itu dapat disebabkan oleh RNA/Protein yang tersisa (jasad renik virus) sudah sangat sedikit. Bahkan mendekati hilang pada threshold, sehingga tidak terdeteksi lagi.
Apalagi, subjek tanpa gejala klinis dan dites pada hari yang berbeda. OTG/asimptomatik yang mendekati sembuh berpotensi memiliki fenomena tersebut.
“Dapat disimpulkan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan uji swab. Antara lain kondisi peralatan, waktu pengujian, kondisi pasien, dan kualitas test kit," ungkapnya.
Alumni Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini mengatakan, BIN menjamin kondisi peralatan, metode, dan test kit yang digunakan adalah Gold Standard dalam pengujian sampel Covid-19. Kasus false positive dan false negatifve sendiri telah banyak dilaporkan di berbagai negara seperti AS, China, dan Swedia.
Pada bagian lain, dia menuturkan, BIN tentu berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat. Hal itu terkait pelaporan untuk menggelar kegiatan tes massal di berbagai titik. BIN pun berkoordinasi dengan dinas kesehatan serta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di daerah.
Baca: Puan Dorong Anggota DPR Cari Solusi Penanganan COVID-19
Tujuannya, membantu menentukan titik-titik lokasi yang menjadi klaster penyebaran Covid-19. Satgas Intelijen Medis, beroperasi pada April 2020.
Sejak dibentuk pada April 2020, menurutnya, BIN selalu melaporkan hasil tes swab yang selama ini dilakukan kepada Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan COVID-19.
Dede menegaskan, BIN diberikan kewenangan oleh UU 17/2011 untuk membentuk Satgas dalam pelaksanaan aktivitas Intelijen Medis (Pasal 30 Huruf D).
Ancaman kesehatan, lanjutnya, tentu bagian dari ancaman terhadap keamanan manusia yang merupakan ranah kerja BIN. Dengan dasar tersebut, BIN aktif membantu Satgas Penanganan COVID-19 dengan melakukan Operasi Medical Intelligence. Di antaranya, berupa gelaran tes swab di berbagai wilayah, dekontaminasi, dan kerja sama dalam pengembangan obat dan vaksin.
