Ikuti Kami

DPR Dorong Pemerintah Kuatkan Infrastruktur Kelautan

DPR RI akan dorong pemerintah pusat agar potensi perikanan tangkap dikembangkan lagi.

DPR Dorong Pemerintah Kuatkan Infrastruktur Kelautan
Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo mendorong pemerintah dapat menguatkan infrastruktur sektor kelautan dan perikanan yang dapat mengembangkan industri perikanan tangkap serta meningkatkan kesejahteraan nelayan Nusantara.

"Kami dorong agar potensi itu dikembangkan dari segi penguatan infrastrukturnya, baik pelelangannya serta modernisasi alat tangkapnya," kata Rahmad Handoyo di Jakarta, Selasa (18/12).

Baca: Masyarakat Dunia Diajak Tangani Tantangan & Masalah Kelautan

Selain itu, ujar dia, pihaknya juga akan dorong pemerintah pusat agar potensi perikanan tangkap dikembangkan lagi, karena dinilai sayang jika hal itu tidak bisa dioptimalkan.

Politisi PDIP itu juga menekankan pentingnya sinergi yang baik antara pemerintah dan DPR sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal dan selaras dengan kebutuhan hingga kesejahteraan masyarakat.

"Selama kita bisa gotong royong itu bisa tingkatkan kesejahteraan nelayan. Entah nelayan budi daya dan nelayan tangkap," katanya.

Ia menyadari pemerintah telah hadir antara lain dengan melalui fasilitas penguatan balai untuk lelang perikanan, tetapi hal tersebut dinilai perlu ditambah antara lain dengan bantuan kapal dan alat tangkap yang benar-benar memadai.

Sebagaimana diwartakan, tidak hanya pemerintah, tetapi pemangku kepentingan lainnya seperti pengembang swasta juga diharapkan dapat membangun hunian yang terjangkau bagi nelayan, khususnya di dekat pelabuhan tempat para nelayan melabuhkan kapal tangkap mereka.

"Di banyak negara pantai, permukiman nelayan berada di tepi laut," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim.

Ia mengemukakan, kewajiban membangun permukiman nelayan di tepi pantai selayaknya adalah kewajiban pemerintah/pemda, tetapi swasta bisa terlibat dengan mengikuti pola mekanisme seperti yang dilakukan oleh pemerintah yaitu berbasis pemenuhan kewajiban negara.

Baca: Rokhmin Kritik Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Hal itu, ujar dia, dapat dicontohkan misalnya dengan skema pembayaran rumah didasarkan kepada hasil jual tangkapan ikan yang diperoleh oleh kalangan nelayan tersebut.

Nelayan di berbagai daerah juga masih dinilai banyak yang masuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, dan dengan membangun rumah dekat sarana transportasi yang mereka gunakan akan sangat membantu.

Quote