Surabaya, Gesuri.id - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memajukan pendidikan di Kota Pahlawan saat meresmikan gedung baru PGRI di Jalan Musi No 16A, Kota Surabaya, Rabu (17/11).
Eri Cahyadi menyampaikan bahwa dengan adanya gedung baru ini maka program-program kerja dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya diharapkan bisa dikolaborasikan dengan PGRI.
"Sehingga ke depan tidak ada lagi guru yang tidak bersertifikasi. Tidak ada lagi sekolah yang bersaing satu dengan yang lainnya," kata Wali Kota Eri seusai acara peresmian gedung PGRI.
Baca: Surabaya Jadi Percontohan Nasional PTM 100 Persen
Selain itu, kata dia, melalui gedung baru itu, maka ke depan diharapkan pula kualitas guru negeri maupun swasta di Kota Surabaya dapat seimbang. Tentunya hal ini juga harus didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana baik di sekolah negeri dan swasta.
"Saya berharap, gedung PGRI ini akan memberi sesuatu yang baru kepada Pemkot Surabaya. Khususnya dalam bidang pendidikan di Kota Surabaya," ujar Wali Kota Eri.
Ia juga meyakini, dengan gedung baru ini, maka jembatan antara pendidikan negeri dan swasta di Surabaya bisa diakomodir, baik antara guru negeri dan swasta, maupun permasalahan terkait dunia pendidikan. Tentunya hal itu dapat terwujud ketika ada kolaborasi antara PGRI dan Pemkot Surabaya.
"Ujung-ujungnya pendidikan di Kota Surabaya harus jauh lebih baik, harus jauh lebih hebat lagi dengan berdirinya PGRI ini," ujarnya.
Menurut dia, saat ini mayoritas tenaga pendidik di sekolah negeri maupun swasta di Surabaya sudah bersertifikasi. Meski demikian, ia mengajak pengurus PGRI Surabaya berkolaborasi untuk menghimpun data-data para guru swasta yang belum tersertifikasi.
"Makanya data nanti harus bisa dikumpulkan oleh teman-teman dari PGRI ini. Sertifikat sudah hampir semuanya, tetapi kan pelatihan-pelatihan tetap kita lakukan terus oleh Dinas Pendidikan. Sehingga nanti pelatihan itu harus berimbang antara (guru) negeri dan swasta," harapnya.
Baca: Pemprov DKI Diminta Evaluasi Mundurnya Normalisasi Ciliwung
Di lain hal, Wali Kota Eri juga mengajak pengurus PGRI Surabaya agar dapat memberikan informasi apabila mengetahui adanya siswa dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau pun tidak yang memiliki kendala terkait biaya pendidikan. Terutama, pelajar SMA/SMK atau yang sedang mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren (Ponpes) yang belum tercover oleh pemerintah.
"Sehingga saya berharap PGRI ini bisa memberikan masukan kepada Pemkot Surabaya. Yang selalu saya sampaikan, bahwa pemkot tidak akan pernah bisa sempurna tanpa ada kolaborasi dengan semua elemen dan stakeholder yang ada," katanya.
Sementara itu, Ketua PGRI Kota Surabaya Agnes Warsiati menyampaikan, kesiapannya membantu Pemkot Surabaya mengakomodir seluruh masalah pendidikan di Kota Pahlawan. Salah satunya mengenai pelajar jenjang SMA/SMK atau lembaga setara yang memiliki kendala dengan biaya pendidikannya.
