Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan sekaligus salah satu penggerak ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), Eva Kusuma Sundari mengharapkan Pemerintah Indonesia dapat berperan sebagai aktor utama yang mendorong Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) dan lembaga-lemba kerja sama dunia untuk bersikap tegas merespon kudeta militer di Myanmar.
"Indonesia dapat berperan di tiap tingkatan, mulai dari pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil," ujar Eva, baru-baru ini.
Eva mengatakan harapan itu juga jadi permintaan yang disuarakan oleh organisasi masyarakat sipil di Myanmar.
Baca: Jokowi-Muhyiddin Minta Ada Pertemuan Antarmenlu
Pemerintah Indonesia, menurut Eva, memiliki modal hubungan baik dengan otoritas di Myanmar, terutama dalam penanganan krisis kemanusiaan di Rakhine.
"Indonesia memberi dukungan konkret terhadap isu Rohingya, pijakannya kuat ke dalam dan bantuannya konkret. Di Rakhine state ada sekolah yang dibangun, ada beasiswa yang terus digelontorkan, ada humanitarian aid, (Indonesia, red) terus melakukan hubungan baik (dengan Myanmar, red)," kata Eva.
Modal hubungan baik itu, Eva berpendapat, sebaiknya dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi negara-negara anggota ASEAN agar mengirim pesan tegas terhadap situasi di Myanmar.
Baca: Pembentukan Komcad, Hasanuddin Minta Tingkatkan Kualitas TNI
Negara-negara anggota ASEAN menunjukkan sikap yang terpecah terkait isu kudeta militer di Myanmar. Beberapa negara seperti Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina, dengan tegas menyatakan kudeta itu merupakan urusan dalam negeri di Myanmar.
Namun, Brunei Darussalam, yang menjabat sebagai Ketua ASEAN untuk 2021, berpendapat lain.
