Ikuti Kami

Guru Madrasah di Pamekasan Keluhkan Minimnya Kesejahteraan, DPR RI Siapkan Evaluasi

Ia juga menilai alokasi anggaran pendidikan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Guru Madrasah di Pamekasan Keluhkan Minimnya Kesejahteraan, DPR RI Siapkan Evaluasi
Anggota Komisi VIII DPR RI, Ansari.

Pamekasan, Gesuri.id – Persoalan kesejahteraan guru madrasah di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan. Sejumlah pendidik menyampaikan keluhan terkait minimnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pengajar serta pemerataan bantuan operasional pendidikan bagi lembaga pendidikan keagamaan.

Keluhan tersebut disampaikan dalam kegiatan Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) yang digelar di Pamekasan, Jumat (30/10/2026). Dalam forum itu, para guru dan pengelola lembaga pendidikan berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap keberlangsungan pendidikan keagamaan.

Salah seorang guru Madrasah Diniyah Miftahus Sudur, Jufri, mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah menerima bantuan kesejahteraan dari pemerintah sejak mulai mengajar pada 1995.

"Sejak kami mengajar tahun 1995, sampai saat ini belum pernah merasakan bantuan kesejahteraan dari pemerintah, bahkan sepeser pun," ungkap Jufri dalam kegiatan tersebut.

Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar

Selain persoalan kesejahteraan guru, Jufri juga menyoroti penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang dinilai belum merata. Ia menjelaskan bahwa Madrasah Diniyah Miftahus Sudur sempat menerima bantuan pada 2024, tetapi tidak lagi mendapatkannya pada 2025.

Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan agar dapat menjangkau seluruh lembaga pendidikan keagamaan, termasuk madrasah diniyah, pondok pesantren, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).

"Kami berharap mekanisme penyaluran bantuan dapat menjadi perhatian pemerintah, termasuk bagi madrasah diniyah, pesantren, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an," ujarnya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Ansari, menyatakan bahwa masukan dari para guru dan pengelola lembaga pendidikan akan menjadi bahan evaluasi untuk disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Agama.

Ia menegaskan bahwa tenaga pendidik dan peserta didik perlu memperoleh perhatian yang adil tanpa membedakan status lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta.

Menurut Ansari, guru memiliki peran strategis dalam mencerdaskan generasi bangsa. Oleh karena itu, kesejahteraan tenaga pendidik serta dukungan terhadap lembaga pendidikan perlu menjadi perhatian dalam kebijakan penganggaran pemerintah.

Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda 

Ia juga menilai alokasi anggaran pendidikan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak yang menempuh pendidikan di lembaga swasta dan keagamaan, terutama di wilayah pedesaan.

"Karena itu, penting memastikan anggaran pendidikan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Alokasi anggaran tersebut harus turut menjangkau anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan swasta dan keagamaan, termasuk di wilayah pedesaan," kata Ansari.

Aspirasi yang disampaikan para pendidik tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan kesejahteraan guru dan pemerataan bantuan pendidikan, sehingga lembaga pendidikan keagamaan dapat memperoleh dukungan yang lebih merata.

Quote