Tangsel, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendorong Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan untuk meluaskan cakupan program seragam gratis bagi siswa.
Hal ini merespon rencana Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang baru akan menggratiskan seragam batik dan pakaian olahraga.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan, Adi Surya, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah awal yang baik, namun belum cukup untuk meringankan beban masyarakat secara signifikan. PDI Perjuangan meminta agar ke depan, seluruh jenis seragam sekolah dapat digratiskan secara bertahap.
Baca: Ganjar Ingatkan Kader Banteng se-Jatim: Jaga Uang Rakyat
"Kami mengapresiasi rencana Dinas Pendidikan yang ingin menggratiskan seragam batik dan olahraga. Namun, idealnya ke depan seluruh jenis seragam—termasuk seragam utama (merah-putih/biru-putih), pramuka, dan lainnya—juga harus digratiskan. Ini harus diupayakan secara bertahap agar keadilan sosial dalam pendidikan benar-benar terasa," ujar Adi Surya dalam keterangannya.
Selain memperluas jenis seragam yang digratiskan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti masalah ketepatan sasaran penerima bantuan. Adi Surya mendesak pemerintah daerah untuk memperbaiki metode kategorisasi siswa tidak mampu.
Menurutnya, mengandalkan data desil kemiskinan yang ada saat ini seringkali tidak akurat dan memicu salah sasaran di lapangan. Pemerintah Kota Tangsel diminta melakukan verifikasi faktual yang mencerminkan kondisi riil di masyarakat.Data desil yang digunakan saat ini dinilai masih bermasalah dan kerap tidak sinkron dengan realitas di lapangan.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Pemerintah harus turun langsung melihat kondisi riil ekonomi dan tempat tinggal keluarga siswa. Hal ini guna memastikan anggaran daerah benar-benar tersalurkan kepada anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan.
"Jangan sampai siswa yang benar-benar membutuhkan justru terlewat hanya karena kendala administratif data desil yang belum diperbarui. Petugas di lapangan harus melihat kondisi nyata keluarga siswa. Validasi yang kuat adalah kunci agar program yang baik ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial," tutup Adi Surya.
Melalui dorongan ini, Fraksi PDI Perjuangan di DPRD berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan anggaran pendidikan di Tangerang Selatan agar lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan hak dasar anak atas pendidikan yang layak.
