Pekanbaru, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru dari fraksi PDI Perjuangan, Zakri Fajar Triyanto, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk lebih serius menertibkan keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang masih marak beraktivitas di sejumlah persimpangan jalan menjelang Idulfitri.
“Gepeng ini termasuk pekat yang harus ditangani secara serius. Tidak bisa hanya sekadar penertiban sesaat. Pemerintah perlu menyiapkan program pembinaan dan pemberdayaan agar mereka tidak kembali turun ke jalan,” ujar Zakri, Minggu (8/3/2026).
Zakri menilai hingga saat ini masih banyak gepeng yang beraktivitas di sejumlah titik lampu merah di Kota Pekanbaru. Beberapa lokasi yang menjadi sorotannya antara lain simpang SKA, simpang Soekarno Hatta–Arifin Ahmad, simpang Arengka, serta sejumlah persimpangan lainnya.
Menurutnya, keberadaan gepeng merupakan bagian dari penyakit masyarakat (pekat) yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah daerah agar tidak terus berulang.
Ia menjelaskan bahwa berbagai modus dilakukan para gepeng untuk mendapatkan uang dari pengguna jalan. Selain berpura-pura membersihkan kaca kendaraan, ada pula yang membawa anak kecil, menjual tisu, hingga menggunakan berbagai cara lain untuk menarik simpati pengendara.
Selain keberadaan gepeng, Zakri juga menyoroti fenomena “Pak Ogah” yang kerap meminta uang kepada pengendara saat membantu mengatur lalu lintas di sejumlah titik putar balik atau u-turn.
Menurutnya, jumlah gepeng biasanya meningkat menjelang Hari Raya Idulfitri seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di jalan serta peluang mendapatkan uang dari belas kasihan pengguna jalan.
“Fenomena ini memang hampir selalu terjadi menjelang Lebaran,” ucapnya.
Karena itu, ia menyarankan agar upaya penertiban tidak dilakukan secara sporadis, melainkan harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Khusus gepeng ini tidak bisa hanya sekali ditertibkan. Harus dilakukan secara kontinu. Jika perlu, siapkan mobil patroli yang berjaga pada jam-jam tertentu setiap hari,” ujarnya.
Zakri juga mendorong agar Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau turut membantu proses penertiban tersebut, mengingat Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi.
Dengan penanganan yang lebih serius serta pendekatan yang persuasif, ia berharap ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat selama bulan Ramadan hingga Idulfitri dapat lebih terjaga.
“Lakukan secara persuasif, tetapi juga dengan penanganan yang lebih baik. Harus ada perubahan dari tahun ke tahun,” pungkasnya.
