Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Sihar Sitorus menyatakan sepakat untuk membahas lebih lanjut RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 sesuai dengan mekanisme di DPR yang berlaku. Walaupun begitu, dirinya menyampaikan 6 (enam) poin guna menjadi catatan agar anggaran negara pada tahun mendatang bisa dibelanjakan secara mangkus dan sangkil.
Baca: Wamendagri: Calon Anggota MRP Terpilih Final, Jika Keberatan Silakan Gugat
Catatan tersebut disampaikannya untuk menanggapi RUU APBN dan Nota Keuangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Rabu (16/8/2023) lalu.
Ia menekankan APBN 2024 yang bertema ‘Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’ itu perlu dikelola dengan memperhatikan potensi beban keuangan dan risiko fiskal yang dihadapi negara.
“APBN dalam fungsi alokasi harus memenuhi kebutuhan dasar, memberi pelayanan, dan pemerataan pembangunan, membangun kekuatan ekonomi nasional, dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutur Sihar saat membacakan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senayan, Selasa (22/8/2023).
Adapun berikut 6 (enam) poin yang disampaikan oleh Sihar. Pertama, Pemerintah Indonesia harus menuntaskan masalah di berbagai sektor krusial agar tidak menghambat urusan rakyat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, bantuan usaha, bantuan pupuk, urusan perizinan, kelistrikan; Kedua, Pemerintah Indonesia harus melakukan perubahan fundamental demi meningkatkan efisiensi sekaligus produktivitas melalui Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
Ketiga, asumsi ekonomi makro yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia harus menopang konsumsi rumah tangga, mendorong pertumbuhan ekonomi pendapatan negara, melakukan intervensi kebijakan untuk sektor ekonomi kerakyatan, dan menjaga tingkat inflasi tetap rendah serta stabil dengan menjaga iklim investasi yang kondusif.
Keempat, Pemerintah Indonesia harus memperkuat kebijakan arah Fiskal Tahun 2024 melalui peningkatan tax ratio, insentif perpajakan, peningkatan PNBP serta komitmen belanja negara yang berkualitas dan optimal dengan meningkatkan sinergi kebijakan fiskal sekaligus harmonisasi fiskal pusat dan daerah; Kelima, Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui program K/L terkait.
Baca Hadapi Kemarau, Megawati Instruksikan Seluruh Kader Tanam Komoditas Pangan Utama Tak Hanya Padi
Keenam, Pemerintah Indonesia harus mengimplementasikan anggaran berbasis kesejahteraan agar rakyat Indonesia bisa merasakan langsung dampaknya. “Oleh karena itu, pemerintah dalam menjalankan APBN 2024 harus dapat membuat rakyat merasakan kehadiran pemerintah yang membuat kehidupannya yang semakin mudah, sejahtera, maju, dan tentram,” pungkas Sihar.
