Semarang, Gesuri.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat getol dalam pemberantasan korupsi. Kali ini, Pemprov mengandeng Polda dan Kejati Jateng membentuk tim khusus antikorupsi yang bertugas menangani tindak pidana korupsi dari laporan dan pengaduan masyarakat melalui website khusus laporkorupsijateng.id.
Website tersebut diluncurkan kerja sama antara Ditreskrimsus Polda Jateng, Aspidsus Kejati Jateng, dan Inspektorat Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja kompleks perkantoran Provinsi Jateng, Kamis (10/10).
Baca: Inspektorat Terbaik Nasional, KPK Beri Selamat ke Ganjar
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, dengan tagline Berantas Korupsi Sambil Ngopi, kanal aduan itu menjadi alat terbaru mewujudkan integritas dalam pemerintahan.
“Ini adalah upaya kami bersama Forkompimda Jateng melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mudah-mudahan dengan kerja sama yang baik ini, semua proses pecegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan baik dan tidak menimbulkan keributan,” kata dia.
Diharapkan, dengan adanya kanal tersebut, masyarakat dapat melaporkan semua hal yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Hasil laporan itu akan dikaji secara bersama dan diselesaikan dengan keterlibatan semua pihak, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
“Jadi taglinenya Berantas Korupsi Sambil Ngopi ini tujuannya agar penyelesaian semua laporan terkait korupsi dapat dilakukan dengan baik. Kalau ada laporan tentang korupsi, akan dikaji bersama, benar apa tidak, datanya ada tidak, buktinya apa. Maka semua itu bisa didiskusikan sambil ngopi, agar tidak tegang,” ucap mantan anggota DPR RI ini.
Meski menyambut baik, namun Ganjar mewanti-wanti agar dibukanya kanal aduan ini tidak menimbulkan fitnah. Semua instansi harus membentuk tim khusus yang menangani tindaklanjut pengaduan ini.
“Karena ini kanal aduan terbuka, maka harus hati-hati agar tidak terjadi fitnah. Kalau ini tidak diantisipasi, akan menjadi area fitnah terbuka,” terangnya.
Ke depan, lanjut gubernur, tidak hanya tentang pemberantasan korupsi saja, pada aspek pelayanan masyarakat juga akan dilakukan hal serupa. Semua lembaga dan instansi pemerintahan yang ada di Jawa Tengah, dapat membuat aduan bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan.
Dalam peluncuran website tersebut, selain Ganjar, hadir pula dalam kegiatan itu sejumlah pejabat penting, di antaranya Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, Kajati Jateng yang diwakili Aspidsus, Pangdam IV/ Diponegoro yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Kepala BPK Perwakilan Jateng, Kepala BPKP dan lainnya.
Sementara itu, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengapresiasi dibentuknya forum kerja sama antara APH dengan Pemprov Jateng ini. Menurutnya, kerja sama itu merupakan wujud nyata semangat pemberantasan korupsi di Jawa Tengah.
“Ini bukti bahwa Jawa Tengah ingin membuat birokrasi dan pemerintahan semakin bersih. Dengan forum kerja sama dan dibukanya kanal aduan ini, maka pengawasan, pencegahan dan pemberantasan korupsi akan semakin terarah. Kami siap berkoordinasi dan bersinergi terkait kerjasama ini,” kata dia.
Rycko menekankan, adanya layanan kanal tersebut menuntut semua aparatur siap, baik menyangkut komunikasi, sinergi, dan yang terpenting menindaklanjut laporan yang masuk.
“Jangan membuka portal seluas-luasnya kepada masyarakat ini justru menjadi bumerang dan kontra produktif karena kita tidak responsif. Laporan dan aduan dari masyarakat dibiarkan, pura-pura tidak tahu bahkan tidak di tindaklanjuti,” tegasnya.
Ditambahkan, jika ingin mendapatkan pengakuan rakyat di mana proses pemerintahan berjalan dengan bersih, maka semua harus berorientasi kepada rakyat. Salah satu indikator untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah dengan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat.
Baca: Ganjar Sebut Audit Internal BUMN-BUMD Upaya Cegah Korupsi
“Sekarang kita sudah punya portal, website, kita sudah punya aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mengadu, untuk melaporkan dan mengawasi jalannya proses pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah,” ucapnya.
Hal serupa disampaikan Aspidsus Kejati Jateng, Ketut Sumedana. Menurut Ketut, forum ini menjadi jembatan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah.
“Ini jadi jembatan koordinasi yang baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jawa Tengah. Saya harap, ke depan hal ini juga diakomodir sampai ke daerah lain di Indonesia,” ucapnya.
