Semarang, Gesuri.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jateng melakukan pendampingan pengelolaan dana desa guna mengantisipasi penyimpangan.
"Kita dampingi desa agar dalam pengelolaan dana desa dikelola dengan baik, tidak rumit, tapi akuntabel dan transparan. Akan lebih baik dengan melakukan pencegahan daripada berurusan dengan hukum tentunya," kata gubernur pada acara pengukuhan dan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jateng dari Salamat Simanulang kepada Wasis Prabowo di gedung Gradhika Bhakti Praja di Semarang, Jumat (21/2).
Baca: KPAI Apresiasi Respon Cepat Ganjar Tangani Perundungan
Lebih lanjut Ganjar meminta agar BPKP selalu bekerja sama dengan Pemprov Jateng untuk mereformasi, mengkonsep, dan mengantisipasi masalah keuangan yang terjadi.
Menurut Ganjar, hal itu bertujuan agar Pemprov Jateng dalam mengelola uang negara dapat dipertanggungjawabkan dan mengantisipasi penyimpangan.
"Jateng sedang diminta Presiden Jokowi untuk menggenjot investasi, maka kita gas pol, tidak hanya 'output' saja, tetapi juga 'outcome' dan manajerial pemerintahannya. Investasi kita percepat agar ekonomi Jateng cepat terdongkrak. Pak Wasis, kita akan minta konsultasinya terus," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jateng Wasis Prabowo mengatakan bahwa dalam dimensi pengamanan aset negara maupun daerah, pihaknya menekankan pengawasan yang bersifat pencegahan dengan membangun sistem pengendalian yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal kecurangan.
Selain itu, juga menyelesaikan kegiatan pemerintah yang mengalami hambatan pembangunan melalui mediasi antarlembaga serta memberikan nilai tambah dalam memitigasi risiko sehingga kegagalan pembangunan dapat dihindari.
Baca: Ganjar Lepas Ekspor 10 Bus Tingkat ke Bangladesh
"Dalam membangun sistem dan pengawasan intern, harus tetap dibarengi dengan upaya pembinaan integritas pegawai," katanya.
Bersama Kemendagri, BPKP Provinsi Jateng mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) agar tidak terkendala isu kompleksitas praktik akuntansi, kerumitan peraturan, beratnya pekerjaan klerikal ataupun hambatan biaya.
