Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan terdapat miskomunikasi yang terjadi di antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta soal dana kemitraan pengelolaan sampah oleh Pemprov DKI Jakarta kepada Pemkot Bekasi.
Baca: Pengelolaan Sampah, Gembong Tegaskan Jakarta ButuhBekasi
"Mungkin ini ada komunikasi yang mampet. Artinya, ini bukan masalah jumlah. Soal komunikasi aja. Saya katakan, dalam konteks hubungan antarpemerintahan daerah, saya kira ini bukan soal uang saja. Soal komunikasi juga. Komunikasi itu yang penting," jelas Gembong, Minggu (21/10).
Terkait tindakan Pemkot Bekasi yang menghentikan operasi truk sampah milik Permprov DKI, Gembong menilai, itu karena adanya kesalahpahaman dalam berkomunikasi dan berkoordinasi antara dua pemerintahan tersebut.
"Itu kan berarti ada koordinasi yang tidak jalan. Iya kan?," ucap Gembong.
Oleh sebab itu, Gembong menyarankan kepada kedua belah Pemerintah Daerah untuk duduk bersama melakukan rapat koordinasi.
"Ini kan antar pemerintah daerah kan, harusnya sering rapat koordinasi, dan komunikasi. Sebetulnya dengan itu saja bisa cair. Sebenarnya tidak ada yang sulit. Ketika kita bisa membangun komunikasi dan koordinasi," jelasnya.
Gembong juga mengimbau Pemkot Bekasi untuk tak membanding-bandingkan antara satu Gubernur dengan Gubernur yang lain. Meski begitu, Ia tetap menyoroti mengapa perbandingan itu bisa terjadi.
Baca: PDI Perjuangan Nilai Anies Kaku dalam Berkomunikasi
"Kita ini kan orang timur. Enggak maulah kita dibanding-bandingkan orang. Sini baik situ jelek. Enggaklah. Tapi kalau sampai di situ, berarti ada sesuatu," katanya.
Sebelumnya, puluhan truk sampah DKI dihadang oleh Dishub Kota Bekasi saat menuju Bantargebang. Penghadangan itu merupakan bentuk protes kepada Pemprov DKI terkait kewajiban memberi dana kompensasi pemanfaatan Bantargebang kepada Pemkot Bekasi.
