Jakarta, Gesuri.id - Kader PDI Perjuangan, Nisaa Diniyaty, mengritik popularitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut unggul dalam simulasi tiga nama pada survei SMRC. Menurut Nisaa, angka survei tidak serta-merta mencerminkan prestasi maupun keberhasilan kerja, terlebih jika popularitas lebih banyak dibangun melalui aktivitas politik yang disorot kamera daripada hasil nyata bagi masyarakat.
“Wakil presiden yang sungguh bekerja tidak sibuk menikmati angka di atas atasannya. Tapi Gibran tampak menjadikan survei sebagai cermin, bukan peringatan. Makin tinggi angka, makin tinggi dagunya,” ujar Nisaa dikutip dari akun Istagram Moncong Putih Selasa (20/10/2026).
Dalam simulasi yang disinggung Nisaa, Gibran disebut meraih 29,7 persen, disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan 28,2 persen. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto berada di angka 22,7 persen. Namun, angka tersebut perlu dibaca sesuai konteks dan metode survei, bukan langsung ditafsirkan sebagai ukuran keberhasilan kinerja pemerintahan.
Nisaa menilai, aktivitas Gibran yang kerap melakukan kunjungan ke berbagai daerah berpotensi membangun citra dan basis dukungan politik tersendiri. Ia mempertanyakan dampak konkret dari rangkaian kunjungan tersebut setelah rombongan dan sorotan kamera meninggalkan lokasi.
“Setelah rombongan pulang, apa yang tertinggal? Kebijakan yang lahir atau masalah yang selesai? Nyaris tidak ada. Yang tersisa hanyalah konten,” demikian kritik Nisaa.
Ia juga membandingkan pola komunikasi politik Gibran dengan gaya politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang selama masa kepemimpinannya kerap menggunakan blusukan untuk membangun kedekatan dengan masyarakat. Menurut Nisaa, pendekatan serupa berisiko menjadi sekadar pengulangan pencitraan apabila tidak disertai hasil kerja yang dapat dirasakan publik.
Sorotan Nisaa turut diarahkan pada kemungkinan Gibran masuk dalam simulasi kandidat presiden karena dikaitkan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang kini dipimpin adiknya, Kaesang Pangarep. Bagi Nisaa, situasi tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai dinasti politik dan hubungan kekuasaan dalam proses pembentukan dukungan politik.
“Dinasti tidak pernah tidur. Ia hanya berganti kostum,” kritiknya.
Nisaa menegaskan, popularitas dan elektabilitas tidak seharusnya membuat seorang pejabat merasa aman dari evaluasi publik. Sebaliknya, angka survei semestinya menjadi pengingat untuk menunjukkan kinerja yang terukur, menyelesaikan persoalan masyarakat, serta memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata.
Ia juga mengungkit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden sehingga membuka jalan bagi pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Putusan tersebut menuai kontroversi etik dan menjadi salah satu bagian dari perdebatan publik mengenai pencalonan Gibran.
“Popularitas tidak bisa mencuci asal-usul. Pencitraan boleh diulang, tapi rakyat tidak boleh lupa,” tegas Nisaa.
Bagi Nisaa, tantangan Gibran bukan sekadar mempertahankan atau meningkatkan angka survei, melainkan membuktikan bahwa jabatan wakil presiden dijalankan melalui kerja nyata. Pada akhirnya, penilaian publik semestinya tidak berhenti pada popularitas, tetapi bertumpu pada kebijakan, penyelesaian masalah, dan hasil yang dirasakan masyarakat.
