Ikuti Kami

Gus Nabil Harap Masyarakat Bisa Menahan Diri

Hal ini terkait keputusan pemerintah yang melarang mudik Lebaran tahun 2021.

Gus Nabil Harap Masyarakat Bisa Menahan Diri
Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen (Gus Nabil).

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen (Gus Nabil) berharap masyarakat perlu menahan diri untuk kepentingan yang lebih besar, yakni mencegah penyebaran virus COVID-19.

Harapan ini muncul terkait keputusan pemerintah yang melarang mudik Lebaran tahun 2021.

"Kita harus siap dengan kehidupan baru yang memperhatikan serius aspek kesehatan diri dan komunitas. Kita perlu menahan diri untuk kepentingan yang lebih besar. Tokoh masyarakat dan keluarga berperan besar untuk edukasi publik terkait mudik ini," ujar Gus Nabil di Jakarta, Sabtu (10/4).

Baca: Larangan Mudik 2021, Ini Saran Penting Hendi

Gus Nabil ini mengatakan, pemerintah sudah mempercepat pelaksanaan vaksinasi agar mencapai target yang ditetapkan.

"Jadi, percepatan vaksinasi ini sangat penting, sebagai tahapan untuk penanganan pandemi COVID-19," katanya.

Diakuinya, untuk edukasi dan percepatan vaksinasi, memang harus diberi kemudahan sebagai insentif khusus. Namun, kata dia, banyak juga pihak yang antre vaksin atau mau divaksin, tapi belum mendapat panggilan, jadi memang harus diatur dulu biar maksimal dan adil. 

"Nah, terkait mudik, banyak pihak yang tidak ingin melewatkan tradisi ini. Tapi, pandemi ini belum berakhir, jadi kita semua harus ketat menerapkan protokol kesehatan," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.

Gus Nabil berpendapat, kebijakan mudik itu terkait erat dengan kondisi pandemi. 

Baca: Larangan Mudik, Ganjar Minta Masyarakat Manut Aturan

"Jika nanti kasus COVID-19 bisa turun drastis, dan bisa terkendali, mudik akan rasional dan aman. Tapi, tetap saja harus dengan protokol kesehatan," ungkapnya.

Menurut dia, agar keputusan pemerintah itu bisa efektif bisa dengan dua cara. Di antaranya, dengan larangan dan punishment. 

”Keduanya bukan dalam rangka otoriter, tapi untuk kepentingan bersama. Misal, dari pihak ASN dan perusahaan diimbau tidak mudik, kalau tetap mudik THR tidak cair. Itu hanya contoh, tapi kita bisa cari mekanisme lain. Hal lain, pemerintah desa tujuan mudik, bisa jauh hari menjelaskan untuk menunda mudik untuk keselamatan," pungkas politisi PDI Perjuangan ini.

Quote