Jakarta, Gesuri.id - Politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno, menilai persoalan manejemen dan akurasi data dalam sebuah kebijakan masih menjadi masalah di satu tahun pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Padahal, kata Hendrawan, tanpa data yang jujur dan akurat maka tidak ada kebijakan publik yang efektif.
Oleh sebab itu, Hendrawan berharap, di satu tahun pemerintahan, Presiden Prabowo dapat menegaskan kepada para anak buahnya untuk melaporkan data rill yang senyata-nyatanya bukan hasil manipulasi atau kreasi mental asal bapak senang (ABS).
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
“Persoalan manajemen dan akurasi data yang digunakan. Tanpa data yang jujur dan akurat, tak ada kebijakan publik yang efektif. Presiden harus menegaskan, bahwa dia membutuhkan data riil, yang senyatanya, bukan data hasil manipulasi atau kreasi mental ABS (Asal Bapak Senang),” jelas Hendrawan kepada Kedai Pena di Jakarta, Sabtu,(18/10).
Lebih lanjut, Hendrawan menegaskan, perencanaan dan pengawasan terhahap program-program andalan dari Presiden Prabowo masih dilakukan terburu-buru. Hendrawan pun khawatir efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya akan buruk.
“Saya juga khawatir satu kebijakan berbenturan dengan logika kebijakan lainnya, sehingga pemerintah kehilangan inner -logic konsistensi tata kelola menjadi tidak ada,” ungkap Hendrawan.
Baca: Ganjar Dukung Gubernur Luthfi Hidupkan Jogo Tonggo
“Target-target ditetapkan juga sangat berlebihan. Ada yang mengatakan, sekarang sult membedakan retorika dengan realita. Ada juga yang pakai istilah, Presiden terjebak pada harapan-harapan yang tidak realistis,” tambah Hendrawan.
Meski demikian, Hendrawan menjelaskan, bahwa secara paradigmatik, apa yang diyakini Presiden Prabowo sebagaimana sering dipidatokan sudah tepat. Resep-resep dari Presiden Prabowo sebagai jalan keluar untuk menjadi negara makmur dan kuat juga sudah benar.
“Tekad Presiden dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), harus kita dukung. Ini pintu masuk untuk mencapai keadaban kita sebagai negara bangsa. Penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih (clean government) harus menjadi instrumen yang tidak bisa ditawar tawar lagi. Presiden harus menjadi teladan bagi elit-elit politik lain, termasuk bagi elit di lingkaran terdekatnya,” tandas Hendrawan.
