Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, meminta Pemerintah Provinsi Bali melihat persoalan transportasi publik secara serius dan tidak menjadikannya sebagai sektor yang dikesampingkan. Menurutnya, transportasi publik memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat sehari-hari, sekaligus menjadi bagian dari upaya mengatasi kemacetan dan persoalan lingkungan di Bali.
“Keberadaannya memegang peran besar dalam kebutuhan mobilitas sehari-hari,” ujarnya, dikutip Senin (7/9/2026).
Pernyataan Irine tersebut disampaikan di tengah sorotan terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam membiayai keberlanjutan transportasi publik. Anggaran subsidi transportasi publik dalam APBD Bali 2026 disebut baru sekitar 0,9 persen dari total APBD yang mencapai Rp6,3 triliun.
Menurut Irine, keterbatasan fiskal daerah akibat pengurangan transfer dari pemerintah pusat memang menjadi tantangan. Namun, kondisi tersebut tidak semestinya menghentikan upaya memperkuat layanan transportasi publik di Bali.
Dia mengatakan pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi, termasuk transportasi publik. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu mengoptimalkan sumber pembiayaan yang tersedia.
“Bali seharusnya bisa memanfaatkan keunikannya dengan potensi dan sumbangan devisa terhadap negara, untuk meminta perhatian dari pusat terkait subsidi, utamanya transportasi publik,” katanya.
Irine menilai Bali memiliki posisi strategis dengan aktivitas pariwisata yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat dalam pengembangan transportasi publik.
Saat ini, layanan angkutan umum perkotaan di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) disebut baru menjangkau sekitar 10 persen wilayah. Di sisi lain, jumlah kendaraan pribadi terus meningkat dan berkontribusi terhadap kemacetan serta emisi di Bali.
Bali Transport Decarbonization Project Lead WRI Indonesia, Haiqal Rizaldi, mengatakan keterbatasan fiskal daerah kerap menjadi alasan terbatasnya subsidi transportasi publik. Padahal, besarnya dukungan anggaran memiliki kaitan langsung dengan kemampuan pemerintah memperluas cakupan layanan.
“Keterbatasan fiskal dari transfer pusat ke Bali berpengaruh pada komitmen subsidi. APBD 2026 Provinsi Bali berada di angka Rp6,3 triliun,” ujarnya.
Haiqal menyebut Bali hanya mengalokasikan sekitar 0,9 persen APBD 2026 untuk subsidi transportasi publik. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Jakarta dan Semarang yang pada 2026 disebut mengalokasikan sekitar 4,7 persen APBD untuk transportasi publik.
“Sayangnya, Bali saat ini yang terkonfirmasi dari provinsi baru memberikan 0,9 persen dari APBD 2026 sebagai anggaran subsidi,” katanya.
Persoalan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi juga menjadi perhatian. Sekretaris Yayasan Shri Kesari Warmadewa, I Ketut Sugihantara, menyampaikan jumlah kendaraan yang terdaftar di Bali pada 2025 mencapai sekitar 5,2 juta unit, lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk Bali yang sekitar 4,4 juta jiwa.
“Pertumbuhan kendaraan juga disebut mencapai 5 persen per tahunnya, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk rata-ratanya hanya 1 persen per tahun. Kondisi ini turut berkontribusi pada kemacetan Bali,” ungkapnya.
Rektor Universitas Warmadewa, Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, mengatakan transportasi publik harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, keberlanjutan transportasi publik membutuhkan kebijakan yang kuat, tata kelola yang baik, serta pendanaan yang berkelanjutan.
“Aspek pendanaan menjadi penting untuk mempertahankan keberlangsungan layanan,” ujarnya.
Kekhawatiran serupa disampaikan Koordinator Forum Diskusi Transportasi Bali (FDTBali), Dyah Roosline. Ia mengingatkan dampak penghentian layanan Trans Metro Dewata (TMD) pada 2025 terhadap masyarakat yang selama ini bergantung pada transportasi tersebut.
“Banyak yang menggunakan layanan transportasi publik ini. Bahkan ketika bus TMD berhenti beroperasi, banyak dari pelajar, teman-teman disabilitas, bahkan masyarakat yang sedang sakit butuh berobat menjadi bingung karena terbiasa menggunakan layanan bus yang terjangkau ini,” katanya.
Penyandang disabilitas netra, Made Suardana, juga mengaku keberadaan TMD sangat membantu aktivitas ekonomi kelompoknya. Ia berharap layanan tersebut tidak kembali dihentikan dan justru diperluas.
“Kami banyak yang berjualan ke Denpasar dan menawarkan jasa pijat. Harapannya jangan sampai bus ini berhenti lagi seperti dahulu dan kalau bisa diperluas layanannya,” ujarnya.
Sejak April 2025, layanan TMD dijalankan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) antara Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota di kawasan Sarbagita. Namun, skema tersebut menghadapi tekanan setelah adanya pengurangan transfer dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarta, mengatakan rata-rata jumlah penumpang TMD saat ini mencapai sekitar 5.000 orang per hari. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan transportasi publik masih menjadi kebutuhan masyarakat.
“Sesungguhnya masuk akal skema pembiayaannya dengan BKK untuk dipikul bersama. Evaluasi layanan tentu menjadi keharusan untuk perbaikan, tetapi bukan semestinya menjadi alasan untuk mengurangi subsidi,” tegasnya.
Pemprov Bali kini juga mengupayakan pembentukan BUMD transportasi untuk meningkatkan layanan TMD. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola sekaligus memberikan ruang pengembangan layanan secara lebih berkelanjutan.
Sementara itu, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali menilai persoalan transportasi publik tidak hanya berkaitan dengan jumlah penumpang, tetapi juga cakupan layanan. Rai Ridarta dari MTI Bali menyebut rencana awal Trans Sarbagita memiliki 18 koridor, namun pengembangannya belum berjalan sesuai harapan.
“Seperti terlahir tapi tidak berkembang. Termasuk juga kehadiran TMD yang dulu sempat terhenti. Kurangnya komitmen ini justru menambah pelik persoalan, bagaimana menaikkan minat penumpang sedangkan cakupan layanannya tidak berkembang,” katanya.
Rai berharap penambahan koridor dapat dilakukan, terutama menjelang pengoperasian bus listrik dari Korea. Salah satu jalur yang dinilai berpotensi dikembangkan adalah koridor Hayam Wuruk karena melintasi sejumlah kawasan kampus.
Menanggapi kondisi tersebut, Irine menegaskan bahwa persoalan keterbatasan layanan tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti memperjuangkan transportasi publik Bali. Menurutnya, pengembangan transportasi harus dilakukan dengan prinsip keberpihakan kepada seluruh kelompok masyarakat.
“Walaupun kondisi transportasi publik di Bali saat ini belum ideal, bukan berarti tidak patut diperjuangkan. Hal ini harus terus kita suarakan agar menjadi perhatian,” tegasnya.
