Boyolali, Gesuri.id – Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, memastikan ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) di wilayah Jawa Tengah dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Iduladha.
Kepastian ini diperoleh usai Komisi XI melakukan kunjungan kerja spesifik ke terminal penyimpanan (storage terminal) PT Pertamina Patra Niaga di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).
Didik menjelaskan bahwa Jawa Tengah memiliki tujuh terminal penyimpanan BBM yang menjadi tulang punggung distribusi energi di wilayah tersebut.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tak Bisa Didikte
Selain mengecek kesiapan stok, kunjungan ini juga berfokus pada pengawasan tata kelola distribusi BBM bersubsidi agar tidak diselewengkan.
“Di Jawa Tengah ini ada tujuh storage, salah satunya di Boyolali. Kami sudah memastikan bahwa stok untuk menghadapi Iduladha nanti aman,” ujar Didik.
Kendati pasokan dipastikan aman oleh jajaran Pertamina Patra Niaga, Komisi XI DPR RI memberikan catatan kritis terkait potensi penyelewengan distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang masih kerap ditemukan di lapangan. Menurut Didik, pengawasan ketat mutlak diperlukan agar subsidi yang bersumber dari uang negara tersebut benar-benar tepat sasaran.
“Kami sempat membahas hal itu agar tujuan pengamanan BBM dan gas bersubsidi ini tepat sasaran, serta tata kelolanya berjalan baik dan benar,” lanjut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Berdasarkan paparan Pertamina, setiap wilayah memiliki peta jalan (roadmap) distribusi masing-masing yang mengatur suplai dari terminal penyimpanan ke setiap SPBU. Namun, Didik mengingatkan bahwa sistem yang baik tetap memiliki celah jika ada kongkalikong di tingkat penyalur.
“Persoalan muncul ketika pihak SPBU bekerja sama dengan oknum tertentu untuk menyelewengkan bahan bakar bersubsidi,” tegasnya.
Ia menambahkan, selisih harga yang terlampau jauh antara komoditas subsidi dan nonsubsidi menjadi pemicu utama maraknya penyalahgunaan. Fenomena ini juga terjadi pada distribusi LPG tabung 3 kilogram (kg) yang dinilai belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat miskin.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Komitmennya Untuk Berantas KKN
“Gas 3 kilo ini cara membatasi konsumsinya agak sulit. Kenyataannya, kita masih sering menemukan gas 3 kilo ini digunakan oleh kelompok masyarakat kelas menengah ke atas atau orang kaya,” ungkap Didik.
Menutup keterangannya, Didik menegaskan bahwa perbaikan tata kelola dan pengawasan distribusi energi bersubsidi harus terus ditingkatkan tanpa celah.
“Tentu harus ada perbaikan berkelanjutan tentang tata kelola agar tepat sasaran dan jauh dari penyelewengan. Bagaimanapun, ini melibatkan uang negara yang disubsidikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
