Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengkritisi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang memprioritaskan vaksin kepada warga Negara Asing (WNA).
Menurut Jhonny, keputusan Anies ingin melakukan vaksinasi kepada WNA tersebut terlalu buru-buru. Ini karena masih ada ribuan warga DKI Jakarta sendiri yang mengantri kekurangan dosis vaksin.
Dia menyayangkan, bila rencana vaksinasi kepada WNA tersebut benar-benar dilanjutkan. Sebaiknya, perioritaskan warga DKI Jakarta dulu baru sisanya dialokasikan kepada WNA. Mereka jangan sampai terkesan menomorduakan warga sendiri.
Baca: PDI Perjuangan Jakarta Utara Gelar Vaksinasi Gratis di Priok
"Tapi yang menjadi persoalan kan apakah vaksin ini sudah mencukupi? Kita coba dulu lah yang skala priotitas dulu, sekala prioritas itu siapa. Kita mainkan lah dulu untuk waga negara Indonesia," kata Jhonny di Jakarta, Rabu (25/8).
"Banyak juga daerah-daerah yang masih sangat membutuhkan vaksin, kenapa Jakarta selama ini bisa langsung banyak? Kan karena diprioritaskan oleh pusat," lanjut Jhonny.
Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, Jhonny memohon kepada Gubernur DKI Jakarta agar tidak gegabah. Selain itu, vaksinasi tahap kedua di ibukota Indonesia ini masih dinilai jauh dari standar pemenuhan.
"Nah oleh karena saya pikir, biarkan saja dulu warga negara kita aja dulu. Karena kawan-kawan kita yang tinggal di Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan sebagainya, mereka sendiri belum lengkap. Jangan kan itu, Jakarta aja untuk vaksin kedua aja masih jauh di bawah vaksin pertama," pungkas.
Baca: Bobby Tinjau Pasar Murah dan Vaksinasi Massal di Polonia
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membuka vaksinasi untuk warga negara asing (WNA) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/8).
Anies mengatakan vaksinasi tersebut masuk ke dalam program vaksin Gotong Royong. Setiap WNA harus membayar Rp700 ribu untuk satu vaksin. Adapun jenis vaksin Covid-19 yang diberikan adalah Sinopharm.
"Program vaksin gotong royong, ini berbayar, nilainya 700 ribu rupiah," ucap Anies Baswedan.
