Buleleng, Gesuri.id — Anggota Komisi VIII DPR RI daerah pemilihan (dapil) Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana, menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai usulan dan permasalahan daerah ke tingkat pusat.
Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VIII DPR RI di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng, Jumat (9/10).
Dalam kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Singgih Januratmoko tersebut, Kariyasa memboyong seluruh mitra kerja jajaran kementerian dan lembaga pusat untuk menyerap langsung aspirasi dari Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Kami mengajak 10 mitra kerja Komisi VIII, mulai dari Kementerian Agama, Kementerian Sosial, hingga BNPB, untuk menyerap aspirasi serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada di daerah," ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Kariyasa menyoroti kondisi geografis Kabupaten Buleleng yang memiliki potensi risiko bencana cukup tinggi, seperti gempa bumi dan tsunami.
Menurutnya, penguatan sistem peringatan dini (early warning system) serta konsistensi alokasi anggaran mitigasi bencana menjadi krusial.
Ia mencatat sejumlah kebutuhan mendesak yang diusulkan daerah, antara lain pemenuhan sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional rescue, mobil tangki air, hingga skema perlindungan asuransi bagi para relawan bencana.
"Usulan-usulan tersebut sudah menjadi catatan prioritas kami untuk ditindaklanjuti bersama mitra kerja di pusat, baik melalui anggaran reguler maupun Dana Siap Pakai (DSP) saat kondisi darurat," tegas Kariyasa.
Selain menyerap aspirasi, penyerahan bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial senilai Rp118,20 miliar untuk masyarakat Kabupaten Buleleng turut dilakukan secara simbolis.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Rincian alokasi bansos tersebut meliputi:
- Program Sembako: Rp65,17 miliar untuk 108.705 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- Program Keluarga Harapan (PKH): Rp50,89 miliar untuk 66.109 KPM.
- Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE): Rp1,51 miliar untuk 304 KPM.
- Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Sentra Mahatmiya Bali: Rp617,33 juta untuk 291 penerima manfaat.
Di bidang keagamaan dan pendidikan, Kariyasa bersama jajaran Komisi VIII mendorong pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Bali melalui pembentukan jenjang pendidikan keagamaan terpadu (Widyalaya), mulai dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi. Langkah ini diharapkan mampu memberikan penyaluran serta output kerja yang jelas bagi para lulusannya.
Seluruh usulan dan aspirasi dari Pemkab Buleleng dipastikan akan dibawa Kariyasa ke Jakarta untuk dijadikan bahan pembahasan prioritas dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait.
