Sanggau, Gesuri.id — Ketua DPRD Kabupaten Sanggau yang juga politisi PDI Perjuangan, Hendrikus Hengki, mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah pusat dikelola langsung oleh pihak sekolah.
Menurutnya, mekanisme ini akan membuat pelaksanaan program lebih efektif, tepat sasaran, dan mudah diawasi, terutama mengingat kondisi geografis Kalimantan Barat yang luas dan beragam.
“Kalau makanan diantar dari pagi sampai sore oleh SPPG, banyak yang sudah basi. Solusinya, serahkan pengelolaan ke sekolah,” kata Hengki, dikutip pada Selasa (28/10/2025).
Ia menjelaskan, jika pengelolaan program MBG dilakukan langsung oleh sekolah melalui kantin atau koperasi sekolah, maka pelaksanaannya dapat berjalan lebih efisien.
Selain itu, model ini juga bisa sekaligus menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang menyediakan bahan makanan segar di sekitar lingkungan sekolah.
“Kalau dijalankan melalui kantin sekolah, program ini bisa sekaligus memberdayakan UMKM lokal. Distribusi lebih pendek. Kualitas makanan lebih terjaga,” ujarnya.
Hengki menegaskan, dengan sistem seperti itu, makanan yang disajikan kepada peserta didik akan lebih segar dan layak konsumsi. Ia menilai, ini menjadi kunci agar program MBG benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anak-anak sekolah, bukan sekadar formalitas pelaksanaan program semata.
“Sehingga makanan yang disajikan lebih segar dan layak,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat program MBG. Menurutnya, prioritas seharusnya diberikan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu, atau mereka yang berisiko mengalami kekurangan gizi. Dengan begitu, tujuan utama dari program ini, yaitu meningkatkan gizi dan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, dapat tercapai secara optimal.
“Agar penerima MBG lebih selektif. Sebaiknya diprioritaskan bagi anak dari keluarga tidak mampu, atau yang berisiko kekurangan gizi,” ujar Hengki.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa anggaran besar yang dialokasikan untuk program MBG sebaiknya dikelola dengan efisien.
Sebagian dana bisa dialihkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah yang masih banyak mengalami kerusakan di sejumlah daerah di Kabupaten Sanggau.
“Bisa untuk perbaikan sarana sekolah. Masih banyak yang belum punya kursi, lantainya rusak, atau ruang kelas tak layak. Itu yang juga penting diperhatikan,” tegasnya.
Hengki berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masukan ini agar program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberi manfaat maksimal bagi peserta didik, sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
