Jakarta, Gesuri.id -– Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih.
Langkah ini dinilai krusial agar program strategis tersebut dapat berjalan optimal dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat di tingkat akar rumput.
Didik mengingatkan bahwa pengawasan kolektif sangat diperlukan guna mengantisipasi agar program berskala nasional ini tidak tergelincir ke dalam lubang yang sama seperti program prioritas lainnya. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui implementasi sistem yang bersih dari penyelewengan.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
"Transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik menjadi kunci utama agar kepercayaan publik terhadap program ini tetap terjaga," ujar Didik saat memberikan catatan terkait program kemitraan tersebut.
Legislator ini juga menyoroti adanya ketidaksesuaian data antara perencanaan awal dan realisasi di lapangan terkait jumlah koperasi yang telah dibentuk. Berdasarkan dokumen perencanaan, target awal program ini adalah pembentukan 80.000 koperasi yang tersebar di wilayah desa dan kota.
Namun, data terbaru menunjukkan bahwa jumlah instansi koperasi yang telah berdiri saat ini sudah menembus angka 83.382 unit. Lonjakan angka yang melebihi target perencanaan ini memicu pertanyaan kritis dari pihak parlemen terkait validitas dan kualitas pembentukannya.
"Perencanaan ini kan 80.000 Koperasi Desa dan Kota Merah Putih. Nah, tetapi yang telah berdiri ini 83.382. Nah, ini apakah angkanya benar, Pak?" tanya Didik, mempertanyakan konsistensi data tersebut kepada pihak pelaksana.
Lebih lanjut, Didik menegaskan bahwa program ini mengemban misi besar yang mencakup kedaulatan pangan, pendidikan, kesehatan, perekonomian desa, hingga penurunan angka kemiskinan. Oleh karena itu, konsistensi terhadap tujuh program utama dan Instruksi Presiden (Inpres) yang melandasinya harus dipastikan secara matang.
Untuk menjamin arah kebijakan tetap berada di jalur yang benar, Politisi DPR RI ini mendesak dilakukannya evaluasi dan pemantauan secara berkala. Ia mengidentifikasi adanya riwayat persoalan pada program prioritas tata kelola pangan nasional (NPG) sebagai pelajaran berharga yang tidak boleh terulang.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Mud
"Dengan situasi yang berkembang seperti ini, dan kita tahu kemarin juga terjadi persoalan di program prioritas juga, salah satunya di NPG. Sehingga ketika kita harus memastikan konsistensi, Bapak harus memonitoring secara berkala," tegasnya.
Mengakhiri penjelasannya, Didik menekankan bahwa karena regulasi program ini diatur secara spesifik dalam Inpres, maka komitmen pengawasan bersama menjadi harga mati. Hal ini dilakukan demi mengamankan hak-hak masyarakat desa dan memastikan anggaran negara terserap dengan tepat sasaran.
"Ini mumpung menjadi bagian dari pelaksanaan Inpres yang diatur spesifik tentang Koperasi Desa Merah Putih ini, marilah program ini kita kawal sama-sama dengan benar supaya tidak terjadi mistata kelola seperti yang terjadi kemarin," pungkas Didik
