Pancoran Mas, Gesuri.id – SMA Negeri dan sederajat di Kota Depok masih minim. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Waras Wasisto mengatakan, pembangunan SMA Negeri dan sederajat di Kota Depok merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi para pemangku kepentingan. Apalagi, SD-SMP Negeri merupakan ranahnya pemerintah kota (Pemkot) Depok. Sedangkan SMA Negeri dan sederajat merupakan wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui kantor cabang dinas pendidikan (KCD) Depok-Bogor.
Baca : Saung Mang Udjo Sepi, Waras Wasisto Cari Solusi
Menurut Waras, pembangunan SMA Negeri dan sederajat harus melibatkan Pemkot Depok terkait pengadaan tanah. “Sebenarnya kalau ada lahan, pemerintah Kota Depok tinggal mengajukan. (Misalnya), ada hibah ini lho dari pengusaha anu untuk dijadikan, misalnya SMA 20,” ucapnya.
Ia mengaku akan menindaklanjuti rencana pembangunan sekolah. “Ya nanti kami tinggal survei, kemudian dianggarkan di APBD berikutnya,” tutur politisi PDI Perjuangan ini.
Jika ingin menambah jumlah SMA Negeri dan sederajat, kata dia, menyatukan dua satuan pendidikan dalam satu atap bangunan bukanlah solusi. Meski memungkinkan, tetapi menyatukan dua satuan pendidikan akan memperumit masalah administrasi nantinya. “Pertanggung jawabannya beda. SMP itu (kewenangannya) di (pemerintah) Kota, SMA itu di Provinsi. Nanti, jadi tumpang tindih,” ujar Waras.
Jika menggunakan lahan baru, kata dia, akan lebih baik dalam penanganan maupun pertanggung jawabannya. Maka, ketika ada lahan dari hasil hibah pihak tertentu, DPRD Provinsi Jabar akan segera menganggarkan biayanya. “Kayak di Garut kemarin, ada lahan yang dihibahkan, kami langsung anggarkan enggak pakai mikir, karena ada yang menyerahkan lahannya, hibah tanah atau sebagainya,” tutur Waras.
Baca : Pengganti Rahmat Effendi? Waras Tekankan Hal Ini
Ketimpangan jumlah SMP dan SMA Negeri di Kota Depok disebabkan persoalan lahan. “Bagi kami, khususnya di DPRD Provinsi ini mencari lahan ya minimal 3.000 meter,” ucapnya. Biaya pembangunan gedung sekolah baru bagi SMA Negeri dan sederat, kata dia, bisa mencapai 16 miliar. (wartakota.tribunnews.com)
