Jakarta, Gesuri.id — Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah memberikan perhatian penuh dan dukungan konkret terhadap percepatan pengembangan industri kendaraan listrik nasional.
Langkah ini dinilai mendesak mengingat pengembangan kendaraan listrik telah resmi masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pengembangan Ekosistem dan Daya Saing Industri Kendaraan Listrik Nasional di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta.
"Ketika inisiatif ini sudah masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional, sudah seharusnya mendapat perhatian dan dukungan penuh dari pemerintah. Panja Komisi VII ingin menggali secara mendalam persoalan paling krusial yang saat ini dihadapi para pelaku industri," ujar Evita.
Menyoroti TKDN hingga Ego Sektoral
Dalam rapat tersebut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menyoroti sejumlah isu strategis yang membutuhkan kejelasan dari pelaku usaha. Isu tersebut mencakup Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), skema pembiayaan, standardisasi produk, perkembangan teknologi, hingga keandalan rantai pasok (supply chain).
Secara khusus, Evita meminta masukan kritis terkait relevansi skema penahapan target TKDN—mulai dari 40 persen, 60 persen, hingga 80 persen—terhadap kondisi riil industri saat ini.
Selain masalah teknis dan regulasi, Komisi VII juga menemukan adanya hambatan komunikasi serta koordinasi antar-kementerian/lembaga (K/L). Salah satu dampaknya adalah kendala logistik, seperti pembatasan pengangkutan kendaraan listrik pada moda transportasi tertentu akibat aturan yang saling bertolak belakang.
"Persoalan seperti hambatan pengangkutan kendaraan listrik ini sejatinya merupakan masalah koordinasi kebijakan antar-K/L. Masalah komunikasi ini yang harus kita selesaikan dan dorong bersama agar tidak menghambat arus distribusi," tegasnya.
Melalui RDPU ini, Komisi VII DPR RI menghimpun inventarisasi masalah secara komprehensif dari asosiasi industri seperti Periklindo, Aismoli, dan AEML. Masukan tersebut mencakup insentif mendesak serta regulasi yang paling dibutuhkan pelaku usaha saat ini.
Evita menekankan bahwa target akhir dari pengembangan ekosistem ini bukan sekadar menjadikan Indonesia sebagai pasar domestik, melainkan mampu tumbuh menjadi hub ekspor kendaraan listrik di tingkat regional maupun global.
Seluruh tantangan dan aspirasi pemangku kepentingan tersebut akan disusun sebagai rekomendasi resmi Komisi VII DPR RI kepada Pemerintah guna melahirkan kebijakan terpadu demi terwujudnya industri kendaraan listrik nasional yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
