Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti sejumlah persoalan strategis industri, mulai dari kepastian pasokan bahan baku, pengawasan lingkungan, penguatan ekonomi daerah, hingga kebijakan ekspor yang berdampak terhadap daya saing industri nasional. Menurutnya, kebijakan pemerintah harus memastikan kebutuhan industri terpenuhi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Hal itu Ia sampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Multimas Nabati Asahan Kawasan Industri Terpadu Wilmar (Kitw) Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada Rabu,(23/9)
Novita menilai kebutuhan bahan baku, khususnya CPO untuk kebutuhan industri, perlu diikuti dengan kepastian pasokan dan skema pengadaan yang efisien. Ia mempertanyakan sejauh mana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari perkebunan dalam negeri serta kemungkinan penguatan kerja sama dengan berbagai sumber perkebunan agar industri memperoleh bahan baku secara berkelanjutan dengan biaya yang kompetitif.
Di sisi lain, Novita menekankan bahwa ekspansi industri tidak boleh mengabaikan aspek ekologis. Ia menyoroti pentingnya pengawasan terhadap potensi pencemaran yang berasal dari aktivitas industri, termasuk efektivitas pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah bersama pelaku industri. “Industri harus tumbuh, tetapi pertumbuhan itu tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan. Pengawasan harus berjalan sejak awal, bukan baru bergerak setelah muncul persoalan pencemaran,” tegas politisi fraksi PDI Perjuangan itu.
Ia juga mengapresiasi berbagai program yang dinilai mampu menghidupkan perekonomian daerah. Namun, ia meminta pemerintah memastikan program tersebut memiliki keberlanjutan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk melihat apakah program yang telah berjalan mampu menciptakan aktivitas ekonomi, memperkuat industri lokal, serta memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Dalam konteks kebijakan ekspor, Novita meminta Kementerian Perindustrian menjelaskan secara terbuka potensi ekspor, volume produk yang dapat diserap pasar internasional, serta arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, DPR membutuhkan gambaran yang utuh agar setiap kebijakan ekspor dapat dinilai dari perspektif kepentingan nasional, daya saing industri, dan peluang memperluas pasar global.
Novita juga menyoroti persoalan kelangkaan dan tingginya biaya operasional yang masih dihadapi sejumlah industri. Ia meminta Kementerian Perindustrian membertikan langkah konkret pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut, termasuk kebijakan yang dapat menjaga keberlangsungan industri yang membutuhkan pasokan dan transportasi secara rutin.
“Jangan sampai biaya operasional yang terus meningkat membuat industri nasional kehilangan daya saing. Negara harus hadir memberikan kepastian bahan baku, efisiensi biaya, dan kebijakan yang menjaga industri tetap produktif,” ujarnya.
Novita menegaskan, seluruh masukan dari pelaku industri akan menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak berhenti pada regulasi, tetapi benar-benar menjawab persoalan di lapangan. “Industri harus tetap tumbuh, ekspor harus meningkat, ekonomi daerah harus bergerak, tetapi lingkungan dan kepentingan masyarakat juga harus terlindungi. Titik keseimbangannya harus ditemukan melalui kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan nyata industri,” pungkasnya.
