Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah Provinsi DKI menyatakan kesiapannya menghadapi pemeriksaan kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jakarta.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam Entry Meeting bersama jajaran BPK di Balai Kota, Selasa (2/9).
Rano menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses audit. Menurutnya, pemeriksaan ini akan mencakup kinerja penanggulangan Tuberkulosis (TBC), pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Barang Milik Daerah (BMD), belanja infrastruktur dan non-infrastruktur, hingga kinerja PT Bank DKI dan PT Jaktour untuk tahun anggaran 2024 dan 2025.
Baca: Teknologi Kian Gerus Dunia Pekerjaan
"Ini bukan sekadar proses formalitas, tapi momen penting untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan daerah kita berjalan sesuai prinsip akuntabilitas," ujar Rano, Selasa, 2 September 2025.
Dia mengimbau seluruh perangkat daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) bersikap kooperatif dan proaktif dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan.
Menurut Rano, kualitas tata kelola keuangan daerah menjadi salah satu indikator utama dalam membangun kepercayaan publik.
"Kita ingin setiap rupiah dari APBD memberi dampak nyata bagi warga. Karena itu, audit ini juga menjadi cermin bagi kita semua," tuturnya.
Rano juga berharap agar hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan penguatan tata kelola. Dia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, M. Ali Asyhar, menyampaikan pemeriksaan akan berlangsung dalam dua tahap, yakni pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terperinci.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
Dia mengatakan, tahap awal yang sedang berjalan fokus pada pemahaman terhadap proses bisnis dan risiko pengelolaan anggaran.
“Pendekatan kami tetap pada asas profesionalisme, independensi, dan integritas. Kami ingin proses ini berjalan secara konstruktif dan kolaboratif, tanpa mengesampingkan objektivitas,” ujar Ali.
Dia juga menekankan pentingnya keterbukaan dari seluruh entitas yang diperiksa. Menurutnya, kelancaran proses audit sangat ditentukan oleh kecepatan akses data dan kejelasan informasi yang disampaikan.
"Pemeriksaan ini merupakan bagian dari siklus rutin BPK untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip good governance," imbuhnya.
