Pontianak, Gesuri.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar P.H. Sitorus, menilai revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan harus mampu mengakomodasi kearifan lokal dan karakteristik ketenagakerjaan di daerah.
Hal ini dinilai penting agar regulasi yang dilahirkan nantinya benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sihar dalam pertemuan di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Selasa (2/6/2026). Ia secara khusus menyoroti struktur adat di Kalbar yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ketenagakerjaan, terutama di sektor berbasis sumber daya lokal.
Baca: Ganjar Pranowo Bongkar Akar Sistemik Korupsi
"Kalimantan Barat memiliki struktur adat yang berkaitan langsung dengan ketenagakerjaan. Ini bisa menjadi pengayaan dalam revisi undang-undang, baik secara akademis maupun berdasarkan kearifan lokal," ujar Sihar.
Sihar menjelaskan bahwa sektor pertanian dan perkebunan menyerap sekitar 55 persen tenaga kerja di Kalbar. Sektor-sektor ini bertumpu pada kehidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, sinergi antara adat, dunia usaha, dan regulasi ketenagakerjaan harus diperhatikan demi kelangsungan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain persoalan adat, Sihar juga menyoroti tantangan besar terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalbar. Berdasarkan data yang diterimanya, sekitar 41 persen tenaga kerja di wilayah tersebut berpendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah.
Kondisi ini, menurut Sihar, memerlukan penanganan serius lewat program peningkatan keterampilan (upskilling) yang disesuaikan dengan karakter daerah.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Kami memerlukan masukan terkait upskilling yang dibutuhkan sesuai karakteristik Kalimantan Barat. Saya rasa karakteristik serupa juga ada di daerah lain, sehingga bisa menjadi bahan pengayaan untuk kebijakan nasional," ungkapnya.
Di akhir penyataannya, Sihar meminta dukungan dari kalangan akademisi untuk menyodorkan hasil riset mengenai kesenjangan (gap) antara jumlah lulusan pendidikan dengan lowongan kerja yang tersedia. Data konkret tersebut sangat dibutuhkan untuk membenahi sistem pendidikan vokasi ke depan.
"Kajian ini penting karena ke depan akan berpengaruh terhadap penyusunan kurikulum SMK, agar para lulusannya benar-benar siap dan matang saat memasuki dunia kerja," pungkas Sihar.
